Pengadaan Seragam Dinas Senilai Rp3,7 Miliar di Gunungkidul Dibatalkan
Pemkab Gunungkidul batalkan pengadaan seragam Rp3,7 miliar karena efisiensi dan dialihkan ke program prioritas daerah.
Sejumlah kapal nelayan bersandar tak jauh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muarareja, Tegal, Jawa Tengah, Jumat (29/8/2014). Sepekan terakhir ini, ratusan kapal nelayan di pantai utara (pantura) Pulau Jawa itu tidak melaut akibat kesulitan memperoleh solar. Nelayan kemungkinan baru bisa kembali membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Jongor, Senin (1/9/2014) mendatang. (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
BBM nelayan coba ditelusuri penyebabnya.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul menelusuri penyebab nelayan Ngandong, Desa Tepus, Tepus kesulitan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah itu diambil sebagai upaya memberikan kepastian akan kebutuhan BBM untuk nelayan. (Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/19/bbm-nelayan-nelayan-ngandong-dipersulit-untuk-beli-bbm-di-spbu-692988">BBM NELAYAN : Nelayan Ngandong Dipersulit untuk Beli BBM di SPBU)
Kepala DKP Gunungkidul, Bambang Sudaryanto mengatakan, klarifikasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kenapa para nelayan tak diizinkan membeli BBM di SPBU. Dia mengakui, setelah dilakukan penelusuran sudah mulai ada titik temu, dan DKP siap memberikan fasilitas dan jaminan agar nelayan bisa membeli BBM sehingga operasional melaut tidak terganggu.
“Pihak SPBU menyatakan siap memberikan layanan kepada nelayan. Namun demikian, nelayan juga harus memenuhi ketentuan mengenai surat rekomendasi dari DKP dan informasi ini sudah saya sampaikan ke perwakilan nelayan,” tegas mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul batalkan pengadaan seragam Rp3,7 miliar karena efisiensi dan dialihkan ke program prioritas daerah.
Perbaikan Jembatan Bronjong Kulonprogo segera dimulai dengan anggaran Rp638,5 juta untuk memulihkan akses vital warga Panjatan.
Bea Cukai menyita ribuan balepress senilai Rp54 miliar di Jakarta dan Kalbar. Pemilik gudang, kontainer, hingga jaringan penyelundupan masih diburu.
KPK memeriksa anggota DPR Nabil Husien untuk menelusuri aliran uang kasus dugaan gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara.
Sawah seluas sepuluh hektare di Kapanewon Ponjong akan mendapat bantuan pengembangan mina padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp1 miliar.
Kopdes Merah Putih disiapkan untuk melawan rentenir dan tengkulak. Bisakah koperasi desa menjadi solusi pembiayaan dan pemasaran bagi petani.