Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jogja menggelar sidang di tempat dalam kasus sengketa tanah Kraton antara Eka Aryawan dan lima PKL di Simpang Gondomanan, Jalan Katamso, Jogja, Kamis (21/1/2016) (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
PKL Jogja digugat mengajukan banding.
Harianjogja.com, JOGJA-Lima pedagang kaki lima (PKL) Gondomanan resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja yang dinilainya tidak adil. Kelima PKL tersebut juga dikenakan biaya administrasi banding sebesar Rp2 juta.
"Biaya banding kami menggunakan koin hasil saweran masyarakat," kata Agung, salah satu PKL seusai membayar administrasi Banding di Bank Tabungan Negara (BTN) Jalan Kusumanegara, Rabu (24/2/2016).
Agung mengungkapkan koin saweran solidaritas lima PKL yang digugat Rp1,12 miliar oleh pengusaha Eka Aryawan itu terkumpul sebanyak Rp3,2 juta. Agung berharap upaya banding yang dilakukannya bisa menemukan keadilan hukum.
Pria yang kesehariannya sebagai jasa pembuatan kunci itu menyatakan tidak akan pergi dari lokasinya berjualan saat ini karena merasa berhak menempati lahan Sultan Ground (SG) yang sudah bertahun-tahun ditempatinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
BPJS Ketenagakerjaan mencatat 125.000 pekerja PHK telah mencairkan JHT hingga Juli 2026, sementara 31.000 pekerja menerima JKP.
Megawati Soekarnoputri menyoroti eksploitasi tambang dan hutan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta mengancam generasi mendatang.
BGN mempertimbangkan test kit di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan dan mencegah keracunan MBG.
BI mencatat transaksi KKI pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026, naik 69,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
DPRD Gunungkidul meminta pemkab memperkuat mitigasi dampak kemarau panjang hingga November agar pertanian dan stok pangan tetap aman.