RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jogja menggelar sidang di tempat dalam kasus sengketa tanah Kraton antara Eka Aryawan dan lima PKL di Simpang Gondomanan, Jalan Katamso, Jogja, Kamis (21/1/2016) (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
PKL Jogja digugat mengajukan banding.
Harianjogja.com, JOGJA-Lima pedagang kaki lima (PKL) Gondomanan resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja yang dinilainya tidak adil. Kelima PKL tersebut juga dikenakan biaya administrasi banding sebesar Rp2 juta.
"Biaya banding kami menggunakan koin hasil saweran masyarakat," kata Agung, salah satu PKL seusai membayar administrasi Banding di Bank Tabungan Negara (BTN) Jalan Kusumanegara, Rabu (24/2/2016).
Agung mengungkapkan koin saweran solidaritas lima PKL yang digugat Rp1,12 miliar oleh pengusaha Eka Aryawan itu terkumpul sebanyak Rp3,2 juta. Agung berharap upaya banding yang dilakukannya bisa menemukan keadilan hukum.
Pria yang kesehariannya sebagai jasa pembuatan kunci itu menyatakan tidak akan pergi dari lokasinya berjualan saat ini karena merasa berhak menempati lahan Sultan Ground (SG) yang sudah bertahun-tahun ditempatinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Anggaran alkes TB 2027 menjadi sorotan DPR. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut penanganan TB diperkuat lewat dana hibah.
KPK mengungkap dugaan struktur bayangan di ATR/BPN dalam kasus suap HGB Summarecon yang menyeret delapan tersangka.
Koalisi buruh menyoroti draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan terkait upah, pekerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan.
BEI kembali menerapkan short selling secara bertahap dan memperkirakan transaksi ini berpotensi menambah likuiditas pasar hingga 17 persen.
Sebanyak 215.845 warga Bantul sudah mengaktifkan IKD. Disdukcapil memperluas jemput bola hingga kalurahan untuk mengejar target 30%.