BUTA AKSARA : Gunungkidul Diharapkan Bebas Buta Aksara pada 2017

Buta aksara di Gunungkidul diharapkan tuntas pada 2017

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Warga Kecamatan Gedangsari dan Saptosari masih menempati posisi tertinggi penyandang buta aksara di Gunungkidul. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Disdikpora Gunungkidul, Indri P mengatakan sebanyak 1.000 orang di Kecamatan Gedangsari dan 2.000 orang di Kecamatan Saptosari masih belum mampu mengenal huruf. Hal tersebut menjadi pendorong semangat Disdikpora untuk semakin giat mengentaskan buta aksara.

Secara keseluruhan, dalam 18 Kecamatan yang ada di Gunungkidul, sebanyak 15.548 orang menyandang buta aksara murni. Pada 2014 dan 2015 lalu telah dientaskan sebanyak 3.470 sasaran. Pada 2016 ini masih tersisa 12.078 penyandang buta aksara,

"Disdikpora Gunungkidul akan mengentaskan sebanyak 10.000 orang, dan sisanya akan dientaskan pada tahun 2017. Mudah-mudahan tahun 2017 dapat selesai sehingga masyarakat Gunungkidul bebas buta aksara," kata dia, Kamis (3/2/2016).

Dalam pengentasan buta aksara, Disdikpora akan menjalankan program pelatihan yang akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pembelajaran. Melalui lembaga tersebut, sejumlah tutor akan diterjunkan untuk memberi pelatihan kepada masyarakat di Gunungkidul.

Pelatihan yang dijalankan tidak hanya kemampuan untuk membaca, namun juga meningkatkan keterampilan diri, seperti pelatihan Bahasa Inggris dengan membuat kampung Inggris dan membuat kerajinan. Sasaran yang dituju yakni masyarakat pedalaman di Gunungkidul, seperti masyarakat pesisir pantai. Dengan program seperti itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUDNI Disdikpora Gunungkidul, Supriyadi, mengungkapkan jumlah yang tersebut berdasarkan data dari BPS yang melakukan pendataan ulang terhadap penyandang buta aksara di Gunungkidul. Sebelumnya Buta Aksara di Gunungkidul pernah dianggap selesai.

Namun menurutnya, BPS memiliki kriteria tersendiri mengenai orang yang dianggap buta aksara. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara data yang dimiliki oleh BPS dan Disdikpora. Karena BPS yang memiliki kekuasaan penuh, akhirnya data yang digunakan ialah data dari BPS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News