Advertisement
UTANG TANAH UIN JOGJA : Warga Guwosari Tuntut UIN Lunasi Tanah Rp250 Miliar
Advertisement
Utang Tanah UIN Sunan Kalijaga Jogja pada Desa Guwosari disebutkan masih Rp250 miliar
Harianjogja.com, BANTUL- Warga Desa Guwosari Pajangan, Bantul menuntut pembayaran tanah senilai lebih dari Rp250 miliar ke Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogja. Hingga masuk jatuh tempo, pembayaran tanah belum lunas.
Advertisement
Kepala Desa Guwosari, Pajangan Muhamad Suharto mengatakan, saat ini pemerintah desa membuka posko pengaduan warga terkait pembayaran tanah di Guwosari. Pasalnya, banyak warganya menuntut agar tanah segera dilunasi.
"Karena banyak warga yang menuntut akhirnya kami buka posko pengaduan," ungkap Suharto, Senin (30/5/2016).
Suharto mengatakan, otoritas kampus UIN masih berhutang pembayaran tanah senilai lebih dari Rp250 miliar ke warganya. Pada 2012 lalu, UIN Sunan Kalijaga membeli tanah seluas 76 hektare di Guwosari untuk didirikan kampus.
Total harga tanah senilai Rp314 miliar. Namun sampai sekarang baru dibayar Rp79 miliar. Sesuai kesepakatan, jatuh tempo pelunasan tanah pada April 2016. Meski sesuai aturan pemerintah, pembayaran masih dapat diperpanjang setahun atau April 2017.
Pembelian tanah tersebut menurutnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran UIN Sunan Kalijaga adalah kampus negeri yang dibiayai pemerintah. "Dana dari Pusat atau APBN itu yang belum turun. Belum tentu dana itu dianggarkan," paparnya seusai beraudiensi dengan DPRD Bantul Senin.
Pemerintah Desa kata dia kini berupaya melalui berbagai jalur agar tanah itu segera di lunasi. Termasuk mengadukan persoalan ini ke DPRD Bantul. Warga saat ini kata dia sudah habis kesabaran lantaran bertahun-tahun menunggu uang yang menjadi hak mereka.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mengklaim tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kasus tanah UIN di Guwosari. Macetnya pelunasan tanah itu semata karena masalah birokrasi di tingkat Pusat. "Kampus UIN juga tidak salah, ini masalahnya birokrasi di Pusat, yang belum mencairkan anggaran," jelas Amir Syarifudin.
Pembelian tanah tersebut dalam skema pemerintah menggunakan sistem multi years atau pembayaran dengan tahun jamak. Pembayaran tanah dilaksanakan beberapa tahun. Lembaganya kata Amir berencana mengundang otoritas UIN Sunan Kalijaga untuk membahas perkembangan pembelian tanah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Dari Luar Negeri? Jangan Lupa Isi e-CD Jika Turun di YIA
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Kamis 25 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 25 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
Advertisement
Advertisement