Advertisement
SULTAN GROUND : Perdais Pertanahan Belum Ada, Kebijakan Mungkin Bias
Advertisement
Sultan Ground dan Paku Alam Ground memerlukan badan hukum.
Harianjogja.com, JOGJA -- Kritikan mengenai penandatanganan perjanjian antara Kraton Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menuai kritik. Kraton dinilai masih belum memiliki status kelembagaan yang jelas dan masih terjadi perbedaan pandangan dalam urusan pertanahan di DIY.
Advertisement
Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto menyatakan sampai sekarang masih belum ada Perda Istimewa tentang pertanahan yang bias menjadi dasar dilakukannya inventarisasi Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).
Inventarisasi lahan SG dan PAG saat ini dilakukan berdasarkan adanya Perdais Induk. Namun Perdais induk tak mengatur secara rinci mekanisme inventarisasi dan proses pendaftaran. Padahal proses yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi menimbulkan polemik kala terjadi pertentangan selama inventarisasi berlangsung.
“Ini bukan mau memperkeruh, tapi perlu ada kritik supaya penataan itu bisa berjalan lebih baik,” tutur dia.
Penandatanganan perjanjian yang dilakukan antara Kraton Yogyakarta dan Pemkab Gunungkidul itu dilakukan Selasa (21/6/2016) lalu. Dalam perjanjian itu pihak Kraton memberikan kuasa kepada Pemkab Gunungkidul untuk menata kawasan sempadan pantai yang ada di area SG di pantai selatan Gunungkidul.
Kuasa hukum Kraton Yogyakarta KRT Nitinagoro mengatakan setelah perjanjian dengan Pemkab Gunungkidul dilakukan selanjutnya mereka akan melakukan perjanjian serupa dengan Pemkab Bantul. Penandatanganan itu juga tak hanya melibatkan Pemkab dan Kraton, melainkan juga para perwakilan pengusaha pantai dan tim penegak Perda DIY tentang Rencana Zonasi Wilayah pantai dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
“Tujuannya untuk menata agar pedagang mematuhi garis sempadan pantai yang sudahd itetapkan dalam Perda,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bantul Temukan Pelanggaran Penggunaan Daya Listrik Penerangan Kampung
Siswa Terjerat Judol Kulonprogo Tolak Tandatangani Surat Pernyataan
Tol Jogja-Solo: Wali Murid SDN Nglarang Tolak Relokasi ke Selter
Merekam Perempuan dalam Ruang Demokrasi Lewat Pameran Arsip
Advertisement
Aktivis Jogja Gelar Aksi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto
BLT Cukai Tembakau Disalurkan untuk 1.300 Petani Gunungkidul
Purnawirawan dan Tokoh Masyarakat Ziarah Makam Jenderal Soedirman
HIPMI: Embarkasi Haji Berpeluang Dongkrak Ekonomi Kulonprogo
Jadi Pahlawan Nasional, Museum Soeharto di Bantul Ramai Pengunjung
Advertisement
Cekcok Saat Karaoke di Sarkem, Pria di Jogja Dianiaya
Angka Stunting Gunungkidul Turun Jadi 16,2 Persen, Ini Resepnya
Pemkab Sleman Targetkan Rehabilitasi 964 Rumah Tak Layak Huni di 2026
Dislautkan Kulonprogo Akui Tak Punya Anggaran Tangani Abrasi
Cek Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Senin 10 November 2025, Hari Pahlawan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- Beredar di Kota Jogja, Ratusan Batang Rokok Ilegal Disita Petugas
- Rapat ASN Semua OPD Kulonprogo Tanpa Snack di 2026
- Sampah di Sleman Tembus 10.300 Ton, 2 Ribu Ton Jadi Residu
- Gunungkidul Siapkan Pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik SD-SMP
- Rusunawa Graha Bina Harapan Bocor, Hasto Minta Segera Diperbaiki
Advertisement
Advertisement
