TANAH KRATON : Duh, Kraton Jogja Temukan 2 Kekancingan Palsu
JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoAnak-anak bermain sepakbola di halaman Magangan, Keraton Ngayogyakarta, Yogyakarta, Kamis (01/01 - 2015). Mereka memanfaatkan ruang terbuka di dalam kompleks Keraton untuk bermain seiring mulai sedikitnya tanah lapang di kawasan perkampungan di perkotaan. Sebagian anak/anak ini tinggal cukup jauh dari tempat mereka bermain. Tanah Kraton Jogja masih diinventarisasi
Harianjogja.com, JOGJA - Kekancingan palsu terkait hak pakai tanah Kasultanan beredar di tengah masyarakat. Kraton Jogja menemukan ada dua kekancingan palsu.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menyatakan, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten yang saat ini masih berlangsung memungkinkan dapat mengungkap kekancingan yang dimiliki seseorang palsu atau tidaknya.
Terungkapnya peredaran kekancingan palsu itu disampaikan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Puro Kraton Ngayogyakarta GKR Condrokirono dalam rangka mendengar masukan terkait Raperdais pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten di DPRD DIY, Senin (28/11/2016).
"Nyuwun tulong [minta tolong] disebarluaskan, karena ada beberapa kekancingan yang ditandatangani Gusti Hadi [KGPH Hadiwinoto] itu juga dipalsukan, jadi kira-kira kalau misal curiga monggo [silahkan] cek ke Panitikismo atau ke saya di Panitra Puro, kami akan terima dengan baik," ungkapnya dalam acara tersebut.
Menurut Condrokirono, pihaknya menemukan dua kekancingan palsu sesuai dengan laporan masyarakat. Pelaku sengaja memalsukan kekancingan itu dengan melakukan scan tandatangan KGPH Hadiwinoto sehingga seolah-olah asli tetapi sebenarnya palsu. Akantetapi, ia enggan menjelaskan detail lokasi tanah dengan kekancingan palsu tersebut.
"Saya menemukan di kabupaten, saya tidak akan memberitahu di kabupaten mana. Benar sepertinya ditandatangani Gusti Hadi, dari Panitikismo, tetapi saat dikroscek itu lain jadi tandatangan discan itu lho," ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada kekancingan lain yang sah selain dikeluarkan oleh Panitikismo dengan tandatangan KGPH Hadiwinoto. Pihaknya mengakui, memang ada beberapa oknum yang menyatakan diri sebagai ahli waris atau memiliki hak atas tanah Kasultanan untuk suatu pengelolaan, Condrokirono menegaskan itu tidak benar.
Namun ia enggan menyampaikan identitas oknum tersebut. Secara struktural, kata dia, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, masalah pertanahan hanya ada di Panitikismo. Jika masyarakat pengguna menemukan sertifikat kekancingan itu berbeda diminta segera melapor agar bisa ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Hananto menambahkan, kekancingan yang palsu tersebut secara otomatis akan dicoret. Dengan adanya inventarisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten, berpotensi dapat mengungkap kemungkinan adanya kekancingan palsu lagi. "Data awal dari kami, yang pirso [palsu atau tidak] kan pihak Kraton. Dengan identifikasi, verifikasi, inventarisasi yang saat ini berlangsung, nanti perlahan akan mengungkap itu [kekancingan palsu]," imbuhnya.
