KEBUN BUAH MANGUNAN : Pengelolaan Dialihkan, Dispertahut Pasrah

Kebun Buah Mangunan, pengelolaan resmi masih dalam pembahasan

Harianjogja.com, BANTUL -- Usulan Komisi B DPRD Bantul terkait pengalihan kewenangan pengelolaan Kebun Buah Mangunan (KBM) kepada Dinas Pariwisata sepertinya akan sulit terealisasi. Pasalnya, pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Bantul yang saat ini memegang hak pengelolaan objek wisata di Dusun Mangunan itu memberikan sejumlah pertimbangan dan persyaratan.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2014/06/01/kebun-buah-mangunan-dispertanhut-bantul-upayakan-tanaman-berbuah-sepanjang-tahun-510773">KEBUN BUAH MANGUNAN : Dispertanhut Bantul Upayakan Tanaman Berbuah Sepanjang Tahun)

Kendati begitu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dipertahut Bantul Pulung Haryadi mengaku pasrah dengan apapun keputusan pihak legislatif nantinya. Sebagai instansi teknis, pihaknya hanya berharap instansi manapun yang akan mengelola KBM nantinya, memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan kebun seluas 23,3 hektar itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya menilai setidaknya ada 3 alasan ia mengusulkan agar KBM dikelola oleh Dinas Pariwisata Bantul. Pertama, hingga kini hari ini pemfasilitasian pengelolaan KBM lebih dominan untuk kepariwisataan daripada pertanian. “Lihat aja anggaran yang dikucurkan lebih banyak pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi wisatawan. Dibanding untuk pengembangan aspek pertaniannya,” kata Setiya.

Belum lagi, pendapatan asli daerah (PAD) dari KBM juga didominasi oleh retribusi wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan alam. Bukan dari penjualan buah. Ia pun yakin, jika dilakukan survey, wisatawan yang datang ke sana juga lebih karena ingin menikmati view. Bukan karena ingin menikmati buah hasil pertanian.

Alasan kedua, Dipertahut yang akan bergabung dengan kantor ketahanan pangan dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki beban kerja yang sangat besar dan penting.

Dikhawatirkannya, perhatian untuk KBM nantinya malah menyita perhatian dinas untuk peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Ia mencontohkan anggaran untuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) saja kurang dari 10% anggaran KBM.

“Padahal kami ingin swasembada daging, misalnya. Ini kan timpang,” katanya.

Alasan ketiga, karena dinas pariwisata justru berkurang loadnya, dengan berdiri sendirinya dinas kebudayaan. Logis kalau kita tambahkan urusan Kebun Buah Mangunan yang core nya juga pariwisata. “Tapi sekali lagi, ini masih sebatas usulan,” tutup Setiya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.