Advertisement
KEUANGAN DAERAH : 29 Rekomendasi BPK di Gunungkidul Belum Ditindaklanjuti
Bupati Gunungkidul Badingah saat menandatangi dokumen serah terima jabatan dari Pejabat Bupati Budi Antono di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (18/2/2016). (David Kurniawan/JIBI - Harian Jogja)
Advertisement
Keuangan daerah di Gunungkidul mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan di 2017 dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diraih di tahun ini. Kendati demikian, usaha ini tidak akan mudah, sebab hingga sekarang masih ada beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
Advertisement
Data dari Inspektorat Daerah Gunungkidul, audit yang dilakukan BPK sejak 2003-2015 memunculkan 285 temuan dengan 589 rekomedasi. Dari jumlah tersebut, hingga sekarang masih ada 29 rekomendasi yang urung bisa ditindak lanjuti.
“Yang sudah kita selesaikan ada 560 rekomendasi, dan sisanya masih dalam proses,” kata Inspektur Inspektorat Daerah Gunungkidul Sujarwo kepada Harianjogja.com, Rabu (14/12/2016).
Menurut dia, sejumlah catatan dan rekomendasi ini berada di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti dinsosnakertrans, DPPKAD hingga kesekretariatan DPRD. Pada umumnya, kata Sujarwo, masalah ini menyangkut dengan penatausahaan dan pengelolaan aset.
Dari sejumlah permasalahan tersebut masih menyisakan nilai keuangan sekitar Rp1 miliar, dengan rincian sebesar Rp900 juta berasal dari Kesekretariatan DPRD dan sisanya Rp100 juta berasal dari Rertibusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Sudah kita sampaikan ke SKPD terkait agar segera dirampungkan sehingga tidak menjadi temuan lagi. Sebagai contoh untuk masalah retribusi IMB, saya sudah sampaikan ke Camat Saptosari agar menyelesaikan urusan itu yang nilainya mencapai Rp40 juta,” ujar mantan Kepala Disbudpar ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
- Kasus Sengatan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul Terus Bertambah, Korban Paling Banyak Anak-anak
- Kepala Sekolah Rakyat DIY dari Bantul dan Kulonprogo, Formasi Guru Menyusul
Advertisement
Advertisement
