KENAKALAN PELAJAR : Wabup Bantul Minta Jangan Salahkan Sekolah

18 Desember 2016 05:20 WIB Bantul Share :

Kenakalan pelajar yang terjad beberapa waktu terakhir dianggap bukan hanya salah sekolah

Harianjogja.com, BANTUL-Maraknya aksi klithih dan kenakalan remaja yang berujung pada kekerasan seharusnya tidak menjadi beban pihak sekolah. Adanya regulasi yang mengharuskan sekolah menerapkan kurikulum berbasis budaya tidak menjamin anak bebas dari kenakalan tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslich. Saat ditemui di sela acara peresmian Festival Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul, Jumat (16/12/2016) pagi, ia menegaskan, persoalan kenakalan remaja itu seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja.

Menurutnya, lingkungan sosial juga  menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak. "Jadi jangan sedikit-sedikit sekolah yang harus tanggung jawab," tegasnya.

Terlebih dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, sekolah menurutnya sudah menerapkan apa yang seharusnya mereka lakukan.

Dikatakan Halim, keberadaan perda itu memang dimaksudkan sebagai pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Menurutnya, pengajaran seni dan budaya tidak hanya berkaitan dengan pentas saja. Lebih dari itu, sekolah harus pintar-pintar mengemas kurikulumnya itu agar muatan lokal lebih memiliki nilai-nilai luhurnya.

“Saya yakin, kalau muatan lokal itu diterapkan dengan benar, karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai budaya akan bisa tertanam pada anak,” katanya.

Namun, itu saja tidak cukup. Menurut Halim, peran orang tua juga tak kalah besarnya. Baginya, waktu anak justru lebih banyak di luar sekolah. “Itulah sebabnya, peran orang tua jauh lebih besar ketimbang sekolah,” timpalnya.

Sebaliknya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)  Kabupaten Bantul, Zahrowi  justru menganggap, peristiwa ini jadi cacatan penting bagi dunia pendidikan di DIY. Termasuk  indikasi  jika guru masih terjebak pada kewajiban administrasi tunjangan sertifikasi.  Dalam kondisi itu secara tidak langsung mengurangi kepekaan sebagai pendidik.

“Mestinya guru bersertifikasi ada target pencapaian, jangan sampai sudah menerima sertifikasi tetapi tidak punya target. Tentunya  targetnya soal pendidikan karakter dan mental baik anak didik,” ujar Zahrowi.