Komisi A DPRD Rekomendasikan Tunda Pelantikan Pamong Desa Temuwuh

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bantul, Amir Syarifudin Kanan mendengarkan paparan warga Desa Temuwuh tentang persoalan seleksi pamong desa, saat audiensi di Ruang Sidang Komisi DPRD Kabupaten Bantul. Selasa (27/12/2016). (Irwan A. Syambudi/JIBI - Harian Jogja)
28 Desember 2016 13:55 WIB Irwan A Syambudi Bantul Share :

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul merekomendasikan penundaan pelantikan Pamong Desa Temuwuh

Harianjogja.com, BANTUL—Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul merekomendasikan penundaan pelantikan Pamong Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo yang telah terpilih. Hal itu seiring dengan adanya rekomendasi Camat Dlingo untuk melakukan seleksi pamong ulang.

(http://harianjogja.com/?p=776578" target="_blank">PERBUP PAMONG BANTUL : Belum Perlu Perbub Atasi Masalah Seleksi Pamong)

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Amir Syarifudin merekomendasikan untuk adanya penundaan pelantikan Pamong Desa Temuwuh terpilih, yang sejatinya dijadwalkan Kamis (29/12/2016). Menurutnya dengan adanya rekomendasi seleski ulang dari camat tersebut sudah sepatutnya pelantikan ditunda sampai adanya rekomendasi baru.

Menurut Amir dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5/2016 tentang Pamong Desa mensyaratkan adanya rekomendasi dari camat untuk melantik pamong desa terpilih.

“Rekomendasi dari Pak Camat belum ada kok mau dilantik. Ditunda dulu lah. Itu nanti secara administratif biar sesuai dengan Perda,” ujarnya di ruangan sidang usai melakukan audiensi dengan sejumlah warga Temuwuh, Selasa (27/12/2016).

Seorang tokoh masyarakat Temuwuh, Bambang Sutopo menjelaskan jika permasalahan seleksi pamong di desanya sudah akut. Apalagi seleksi pamong yang berlangsung 4 Desember lalu itu, diduga kuat tidak bersih.

Walaupun ditengarai bermasalah, kini di tengah-tengah masyarakat beredar kabar jika pamong terpilih akan segera dilantik Kamis (29/12/2016). Hal itulah yang menjadikan kondisi Temuwuh memanas, karena ada kubu yang pro dan warga yang kontra hasil seleksi.

"Di Temuwuh sekarang keadaannya kurang kondusif, karena suara warga terbelah, ada yang pro dan kontra [pelantikan]. Kalau kami berpegangan pada aturan, sementara sampai sekarang rekomendasi dari camat [Dlingo] juga belum keluar. Jadi menurut kami pelantikan itu sebaiknya dibatalkan," tambahnya.

Memanasnya kondisi Temuwuh dibenarkan anggota BPD Desa Temuwuh, Subarno. Sebab itu dia dan sejumlah warga mendatangi Komisi A untuk meminta kejelasan terkait kekisruhan seleksi pamong di sana, pasalnya dia khawatir bakal terjadi bentrokan antar warga.

"Banyak sekali indikasi pelanggaran yang dilakukan kades (Temuwuh). Seperti anggota BPD yang masuk tim sembilan bukan melalui hasil musyawarah," ungkapnya.

Sementara itu saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Kepala Desa Temuwuh, Suradi menyebut jika kabar yang beredar di masyarakat mengenai pelantikan pamong terpilih itu tidak benar.

Dia mengatakan hingga saat ini pihak desa belum mengagendakan pelantikan, karena belum adanya rekomendasi cari camat. "Kalau untuk seleksi ulang kami belum berpikir ke arah sana, untuk langkah selanjutnya nanti akan kami konsultasikan ke camat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Temuwuh sempat menggelar aksi protes di Balai Desa Temuwuh. Mereka menuntut agar seleksi dua jabatan pamong desa diulang. Tuntutan itu didasari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Tim Sembilan selaku panitia seleksi pamong yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Temuwuh.