KEMISKINAN SLEMAN : 2019 Tak Ada Lagi Kawasan Kumuh

JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo BayuHUNIAN LIAR - Beberapa bangunan yang dijadikan hunian di kawasan bantaran Kali Pepe, Belakang kantor Bank BRI, Jl Jendral Sudirman tampak kumuh, Senin (18 - 6). Pemerintah Kota Solo memberi tengat waktu kepada pemilik hingga 1 Juli 2012 untuk membongkar bngunan tersebut
16 April 2017 15:36 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Kemiskinan Sleman berupa area kumuh ditargetkan 0% tiga tahun lagi

Harianjogja.com, SLEMAN- Pemkab Sleman menargetkan mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% akhir 2019 mendatang. Hal itu untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 yang dicanangkan pemerintah pusat.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, komitmen tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas permukiman dan infrastuktur untuk mengurangi kawasan kumuh. Termasuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi seperti yang tertuang dalam strategi RPJMD Sleman 2016-2021. Selain akan melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup, Pemkab akan meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau serta meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh.

"Kami targetkan seluruh proses tersebut selesai pasa akhir 2019. Program-program untuk mencapai target tersebut sudah disusun dan sedang dilaksanakan," katanya Jumat (14/4/2017).

Pemkab, lanjut dia, mencatat capaian pelayanan air minum pada 2016 mencapai 98,40% atau sebesar 1.161.783 jiwa dari jumlah penduduk Sleman sebesar 1.180.674 jiwa. Sementara untuk cakupan pembangunan air minum dan sanitasi sampai Februari 2017 cukup menggembirakan. Cakupan air limbah mencapai 99,59% atau hanya tersisa 0,41% yang dilakukan. Sementara cakupan untuk pengelolaan sampah baru mencapai 52,96% atau tersisa 47, 04% dari target yang dicanangkan. "Adapun luas permukiman kumuh sebesar 162,39 hektare yang kesemuanya masih dalam proses penyelesaian," ujarnya.

Kepala Bagian Pembangunan Sekda Sleman Dwi Anta Sudibya menambahkan, target yang ingin dicapai Pemkab pada 2019 meliputi akses air minum 100%, kawasan kumuh 0%, dan akses sanitasi layak 100%. Saat ini, Pemkab masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mewujudkan target tersebut. Misalnya, percepatan pembangunan air minum dan sanitasi permukiman. Hal itu bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan air minum sanitasi masyarakat. "Selain Pemkab, Provinsi DIY hingga Pusat juga ikut andil. Seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintan dan non permerintah juga kami libatkan," katanya.

Kepala Bappeda Sleman Kunto Riyadi menjelaskan, salah satu program yang dilakukan untuk mencapai target tersebut Pemkab menggalakkan pembangunan Ipal komunal. Hingga 2016, tercatat sebanyak 122 unit Ipal komunal yang dibangun di desa-desa. Pembangunan Ipal-Ipal tersebut, menambah cakupan sanitasi layak di wilayah Sleman yang mencapai 94,34%. Saat ini, lanjutnya, masalah sanitasi kurang layak hanya tersisa 5,66% atau 12.435 KK.

"Terdapat 5.507 KK yang masi buang air besar  (BAB) sembarangan. Untuk menanggulanginya,   pembangunan Ipal komunal perlu diperbanyak lagi agar masyarakat bisa menggunakan sanitasi yang layak,” ujarnya.

Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat atau Sanitasi Berbasis Masyarakat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sendiri sudah diimplementasikan di 86 desa. Sementara desa gang mendeklarasikan Stop BAB hanya 67 desa.