Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Satpol PP Kota Jogja memasang papan dan garis tanda penyegelan pada menara telekomunikasi di Jalan Veteran, Umbulharjo, Jogja, Senin (8/5/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Tower ilegal, raperda dikembalikan ke Komisi C
Harianjogja.com, JOGJA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik, Agung Damar Kusumandaru, tidak sepakat jika draf raperda dikembalikan lagi ke Komisi C selaku pengusul raperda inisiatif dewan tersebut.
"Kalau dikembalikan ke Komisi C berarti kan selama ini pembahasan di Pansus tidak dianggap," kata Agung, saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Senin (15/5/2017).
Agung mengatakan tugasnya sudah selesai membahas raperda menara sejak awal 2016 hingga masuk ke meja pimpinan. Persoalan raperda itu sampai kemarin belum juga disahkan, ia mengaku bukan kewenangannya lagi, melainkan kewenangan pimpinan dewan.
Hanya ia menyesalkan jika draf raperda tersebut dikembalikan lagi ke Komisi C. Alasannya, Agung menjelaskan, selama proses pembahasan sejumlah anggota Komisi C bahkan ketuanya juga masuk dalam Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik dan ikut membahasnya bersama-sama.
"Hanya sia-sia aja kalau dikembalikan ke komisi," kata Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta warga mewaspadai kebakaran di permukiman padat, terutama saat cuaca panas berkepanjangan.
Polresta Jogja menyatakan dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego di Alkid tak memenuhi unsur pidana setelah memeriksa 17 orang.
BGN menemukan yayasan meminta setoran per ompreng kepada mitra MBG. Sudaryono menyebut praktik tersebut bermula dari kepemimpinan sebelumnya.
Kulonprogo mengintegrasikan data pernikahan dan adminduk melalui Kado Nikah serta Bela Akta Pro untuk mempercepat layanan dokumen warga.
Tiga pos Damkar Sleman sudah berdiri, tetapi Pos Damkar Prambanan belum beroperasi karena terkendala SDM dan sarana prasarana.