PKS Bantul Beri Penghargaan Ibu Inspiratif di Hari Ibu 2025
PKS Bantul memberikan penghargaan kepada ibu-ibu inspiratif dan tangguh dalam rangka peringatan Hari Ibu 2025.
Satpol PP Kota Jogja memasang papan dan garis tanda penyegelan pada menara telekomunikasi di Jalan Veteran, Umbulharjo, Jogja, Senin (8/5/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Tower ilegal, raperda dikembalikan ke Komisi C
Harianjogja.com, JOGJA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik, Agung Damar Kusumandaru, tidak sepakat jika draf raperda dikembalikan lagi ke Komisi C selaku pengusul raperda inisiatif dewan tersebut.
"Kalau dikembalikan ke Komisi C berarti kan selama ini pembahasan di Pansus tidak dianggap," kata Agung, saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Senin (15/5/2017).
Agung mengatakan tugasnya sudah selesai membahas raperda menara sejak awal 2016 hingga masuk ke meja pimpinan. Persoalan raperda itu sampai kemarin belum juga disahkan, ia mengaku bukan kewenangannya lagi, melainkan kewenangan pimpinan dewan.
Hanya ia menyesalkan jika draf raperda tersebut dikembalikan lagi ke Komisi C. Alasannya, Agung menjelaskan, selama proses pembahasan sejumlah anggota Komisi C bahkan ketuanya juga masuk dalam Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik dan ikut membahasnya bersama-sama.
"Hanya sia-sia aja kalau dikembalikan ke komisi," kata Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PKS Bantul memberikan penghargaan kepada ibu-ibu inspiratif dan tangguh dalam rangka peringatan Hari Ibu 2025.
KPK menduga Silmy Karim menerima Rp100 juta per pekan dari pengurusan izin tinggal WNA. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga resmi dibuka. Menag Nasaruddin Umar menargetkan UIN Suka menjadi pusat sains dan peradaban Islam modern.
Menteri PKP Maruarar Sirait ungkap lonjakan KUR perumahan dan bedah rumah di Jogja. Permintaan meningkat drastis hingga 10 kali lipat.
Kejagung memastikan motor listrik dalam kasus korupsi MBG tidak disita. Penyidik hanya ambil sampel meski ada dugaan mark up.
KPK mengungkap kasus pemerasan izin tinggal WNA sejak 2022–2026. Wamen Silmy Karim dan sejumlah pejabat Imigrasi jadi tersangka.