25% Bangunan Sekolah Belum Sesuai Standar Bencana

Sebanyak 25% bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bantul belum memenuhi standar mitigasi bencana

Harianjogja.com, BANTUL--Sebanyak 25% bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bantul belum memenuhi standar mitigasi bencana.

Hal tersebut disampaikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bantul, Totok Sudarto pada acara Launching Sekolah Siaga Bencana (SSB) SMP 1 Pandak di Gilangharjo, Pandak, Bantul pada Kamis (18/5/2017).

Menurutnya, sekolah yang belum memenuhi standar tersebut kebanyakan merupakan bangunan lama. Totok juga menjamin bangunan sekolah yang dibangun setelah tahun 2006 sudah memenuhi standar mitigasi bencana, ditilik dari ketersediaan sarana dan prasarana, jalur evakuasi bencana, struktur pintu dan beberapa prasyarat lainnya.

"Misalnya daun pintu harus menghadap ke luar, jadi jika ada bencana tidak kesulitan melakukan evakuasi," katanya.

Meskipun belum semua bangunan sekolah tahan bencana, Totok menjamin semua sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 yang tematik telah memasukkan materi-materi tentang kebencanaan dalam mata pelajarannya.

Selain itu, Disdikpora juga telah menggiatkan training of trainer yaitu pelatihan bagi para guru agar dapat menyiapkan murid-muridnya menghadapi kemungkinan terjadinya bencana saat mereka berada di sekolah.

Disdikpora memberi perhatian khusus pada penanganan bencana ini sebab menurutnya anak-anak berada dalam bangunan dari pagi sampai siang. "Ini langkah antisipasi, jika ada kejadian yang tidak diinginkan murid sudah memiliki ketrampilan dan dapat mengatasinya," ujarnya.

Pelaksana Harian Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto mengatakan sudah ada delapan SSB di Bantul yaitu tiga SD, dua SMP, dan tiga SMA dan pihaknya mengusahakan jumlah tersebut bertambah tiap tahunnya. Menilik banyaknya kejadian bencana yang terjadi di beberapa wilayah Bantul.

Sehingga, sesuai tupoksinya, BPBD bertanggung jawab untuk menyiapkan para murid menghadapi bencana agar dapat mengurangi resiko yang bakal terjadi. "Kami ingin sekolah jadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid maupun orang tua," ucapnya.

Menurutnya untuk penyiapan sekolah menjadi SSB, BPBD menyediakan anggaran Rp100 juta per sekolah yang digunakan untuk pelatihan selama 9-15 kali pertemuan, simulasi, edukasi, dan penyiapan sarana dan prasarana.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan sekitar satu bulan per sekolah. Dwi juga berjanji penentuan SSB ini tidak berhenti pada tahap launching saja namun ada evaluasi berkelanjutan. "Kami akan pantau terus," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News