SEKOLAH 5 HARI : Madrasah Diniyah Bingung Tata Ulang Kurikulum

Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Madrasah Diniyah harus memutar otak dengan memodifikasi kurikulum seiring penerapan kebijakan lima hari kerja

Harianjogja.com, JOGJA - Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Madrasah Diniyah harus memutar otak dengan memodifikasi kurikulum seiring penerapan kebijakan lima hari kerja di setiap sekolah oleh Menteri Pendidikan.

Kanwil Kemenag DIY mengakui kebijakan itu akan berdampak pada menurunnya jumlah siswa Madrasah Diniyah terutama yang belum terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal.

Pengurus Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Kota Jogja Muhammad Alim Kahfi menjelaskan, jumlah siswa madrasah diniyah untuk putra mencapai 302 santri dan putri ada 400 santri.

Mereka sebagian besar berasal dari sekolah formal di lingkungan pesantren mulai dari jenjang Madrasah Ibtida'iyah (MI, setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs, setingkat SMP), Madrasah Aliyah (MA, setingkat SMA) dan masyarakat umum seperti mahasiswa.

Pada awalnya diniyah menjadi lembaga tersendiri dengan waktu pembelajaran malam hari. Namun setelah diintegrasikan, pembelajaran diniyah dilakukan di akhir jam pelajaran pendidikan formal berlangsung atau sore hari.

Untuk jenjang SD dan SMP sudah terintegrasi dengan Diniyah sejak dua tahun, sedangkan SMA baru setahun terakhir dintegrasikan dengan Diniyah.

"Masih ada dua kelas yang belum terintegrasi, kelas XI dan XII itu malam hari Diniyah-nya," terangnya saat ditemui Harianjogja.com di Nurul Ummah, Senin (12/6/2017).

Terkait kebijakan lima hari kerja yang akan diterapkan, menurutnya Nurul Ummah sebenarnya sudah terbiasa, karena sejak diintegrasikan antara Diniyah dengan PNF, pembelajaran berlangsung hingga sore selama enam hari.

Akantetapi, jika diterapkan hanya lima hari, maka pihaknya harus menataulang kurikulum baik yang Diniyah maupun lembaga formal. Karena materi pelajaran yang biasanya terselesaikan dalam enam hari kini harus selesai dalam lima hari saja.

"Mungkin nanti akan ada pengurangan jam, misal sepekan awalnya empat jam pelajaran, jadi dikurangi jadi dua jam atau tiga jam," ungkapnya.

Dalam sehari, Diniyah harus mengikuti tiga jam pelajaran dengan rincian 45 menit setiap jam pelajaran. Ia mengakui, beban berat memang harus ditanggung para siswa terutama usia kelas SD yang rentan mengalami tekanan. Karena di ponpes sendiri, selain harus belajar di sekolah formal dengan durasi lama, masih harus di Madrasah Diniyah.

Apalagi, usia SD belum memiliki pengalaman yang memadai untuk mengontrol emosi. Sehingga efek psikologinya bisa buruk, hingga semangat belajar berkurang.

"Saat ini saja dengan integrasi, kami berusaha untuk membuat anak-anak enjoy, mereka bisa bermain, makan siang, tidur di pondok," ujar pria yang juga Kepala MI Nurul Ummah ini.

Kasi Diniyah dan Pendidikan Al Quran Kemenag DIY Sholehan Amin menjelaskan, sebagian besar siswa Madrasah Diniyah di DIY merangkap bersekolah di SMP/MTs dan MA/SMA.

Oleh karena itu, dampak secara langsung para siswa tersebut tidak bisa mengikuti lagi pendidikan Diniyah. Jika memaksa tetap ikut Diniyah maka mereka harus mengikuti dengan diliputi kelelahan karena waktunya sudah dihabiskan di pendidikan formal hingga sore.

Karena itu memang harus memutar otak bagi pengelola Diniyah untuk dapat bertahan, pasca diterapkan kebijakan tersebut. "Sehingga [kalau tidak] lambat laun pendidikan non formal Diniyah di pondok pesantren akan kolap [mati]," ungkapnya.

Jumlah Madrasah Diniyah di DIY mencapai 368 madrasah dengan rincian di Kulonprogo ada 105 madrasah, Bantul ada 97 madrasah, Gunungkidul 70 madrasah, Sleman ada 67 madrasah dan Kota Jogja terdapat 29 madrasah.

Dari 368 madrasah itu, baru 7% yang sudah terintegrasi dengan pendidikan formal. Sehingga, persentasenya akan lebih banyak madrasah yang merasa kaget atas kebijakan tersebut karena sebelumnya melaksanakan pendidikan formal tidak sampai sore hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.