Advertisement
Efek Pilkada, Banyak Kepala Daerah Salah Pilih Kepala Dinas

Advertisement
Pemerintah pusat mengendus masih banyaknya kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang belum objektif dalam melakukan pengisian jabatan Kepala Dinas
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah pusat mengendus masih banyaknya kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang belum objektif dalam melakukan pengisian jabatan Kepala Dinas. Disinyalir, efek Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi penyebabnya.
Advertisement
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur membenarkannya. Ditemui usai pembukaan acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) DIY di Hotel Melia Yogyakarta, Kamis (28/9/2017), ia mengakui banyaknya fenomena hal tersebut.
Kendati belum mengetahui pasti jumlahnya, namun dari hasil pantauannya selama ini, sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sejumlah daerah dipimpin oleh pejabat dengan kompetensi yang tak sesuai dengan bidang OPD tersebut.
Paling banyak OPD yang dipimpin oleh ‘orang yang salah’ itu adalah Dinas Kesehatan. “Ini semua karena efek pasca Pemilukada. Banyak Gubernur, Bupati dan Walikota menempatkan tim suksesnya sebagai Kepala Dinas,” ujar Asman.
Selain tidak efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penempatan pejabat yang tidak sesuai kompentesi ini jelas membuka peluang terjadinya penyimpangan terutama khususnya korupsi saat pembuatan program kerja. Itulah sebabnya, secara bertahap pihaknya akan menertibkan itu semua. Pihaknya akan melakukan evaluasi kepada masing-masing kepala daerah untuk segera melakukan penataan OPD di lingkungannya.
Tak hanya itu, ia pun berharap agar semua instansi pemerintahan daerah segera menerapkan manajemen kinerja. Dirinya mengimbau kepada masing-masing kepala daerah untuk tidak lagi mengorientasikan prestasi kinerja pemerintahannya pada penyerapan anggaran dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penilaian terhadap AKIP sebuah daerah, menurutnya kini tak lagi dinilai dari kedua hal itu. Keberhasilan dan akuntabilitas pemerintahan kini diukurnya dari sejauh mana dampak dari penyerapan anggaran tersebut.
“OPD harus punya target apa ingin dihasilkan dari total anggaran yang mereka butuhkan dan usulkan. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai efektivitas anggaran yang dihabiskan tersebut,” tambah Asman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
- DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan APBD 2025, Pendapatan dan Belanja Turun
Advertisement
Advertisement