DPRD Gunungkidul Segera Bahas 3 Raperda Baru, Ini Daftarnya
DPRD Gunungkidul segera membahas tiga Raperda baru tentang rokok, pariwisata, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Warga Desa Sumberwungu, Tepus sedang mengantre air yang disalurkan oleh Kepolisian DIY dengan menggunakan water canon, Jumat (18/9/2015). (JIBI/Harian Jogja/Uli Febriarni)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul resmi menghentikan program bantuan bersih ke masyarakat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul resmi menghentikan program bantuan bersih ke masyarakat.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul Sutaryono mengatakan, mulai Kamis (19/10/2017), program bantuan air bersih dilakukan resmi dihentikan. Penghentian tidak lepas adanya pergatian musim dari kemarau ke musim hujan.
Kondisi ini ditandai dengan turunnya hujan yang merata di seluruh wilayah. Sebagai dampaknya, bak-bak penampungan yang dimiliki warga tinggal di daerah rawan kekeringan mulai terisi sehingga kebutuhan air dengan sendirinya.
“Sudah kami hentikan. Sebelum kebijakan ini dilakukan, kami sudah memonitor ke daerah-dearah rawan dan hasilnya warga sudah tidak lagi membutuhkan bantuan,” kata Sutaryono kepada wartawan, Kamis (19/10/2017).
Lebih jauh dikatakan Sutaryono, meski dropping telah dihentikan, namun BPBD masih membuka kesempatan bagi daerah yang merasa kekurangan untuk mengajukan permohonan bantuan. Hanya saja, lanjut dia, permohonan harus dilakukan secara resmi oleh pemerintah desa setempat.
Terpisah, Camat Tanjungsari Rakhmadian Wijayanto mengakui ada sebagiaan wilayahnya yang mengalami krisis air saat musim kemarau sehingga rutin mendapatkan bantuan.
Namun memasuki musim hujan, upaya permintaan telah berkurang karena kebutuhan air dapat tercukupi melalui hujan.
“Hampir setiap hari ada hujan dan berdampak terhadap terisinya bak-bak penampungan air milik warga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul segera membahas tiga Raperda baru tentang rokok, pariwisata, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Axelo Nababan dan Vanessa Simorangkir debut layar lebar lewat film musikal Pulang Kampung yang tayang 26 November 2026.
DPAD DIY menyiapkan pengawasan kearsipan BUMD mulai 2027 untuk mendorong tata kelola arsip yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan, Renu Arinta Shani, Sri Listiani, Sayoko Adi Nugroho, vonis korupsi BPJS, uang pengganti BPJS Ketenagakerjaan
Penjualan mobil September 2026 turun dari Agustus, tetapi tumbuh 28,1% secara tahunan. Simak data Gaikindo hingga September.
BSU 2026 Rp900.000 menyasar 13,3 juta pekerja. Simak cara cek NIK dan status penerima melalui laman resmi Kemnaker.