Pemerintah Jangan Hanya Berpihak pada Pemodal, Rakyat yang Utama

"Pemda jangan sekadar memfasilitsi pemilik modal tapi juga harus berpihak pada ekonomi rakyat"

Harianjogja.com, SLEMAN- Pemerintah di daerah harus meneguhkan implementasi ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pusat.  Pemda jangan hanya menfasilitasi para pemodal, tetapi juga melindungi ekonomi masyarakat.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman sekaligus Dosen Fisipol UGM Hempri Suyatna mengatakan,  meski mendapatkan banyak kritikan, kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk program ekonomi kerakyatan cukup massif. Berdasarkan catatan dan analisa dari pakar ekonomi,  katanya,  program-program pro rakyat tumbuh subur dan secara tidak langsung sangat mendukung perekonomian Indonesia.

Beberapa kebijakan pemerintah seperti penurunan suku bunga,  penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pertumbuhan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) bahkan bebas pajak untuk import bagi produk Industri Kecil Menengah adalah gebrakan riil untuk memaksimalkan peningkatan ekonomi kerakyatan.

"Tetapi di daerah,  termasuk Sleman, program ekonomi kerakyatan belum menonjol. Yang massif justru pembangunan mal, hotel dan toko modern," kata dia kepada Harian Jogja,  Kamis (19/10/2017).

Meski demikian, katanya,  ada sedikit kebijakan yang dinilai masyarakat kurang tepat. Kebijakan itu juga berdampak langsung kepada masyarakat yang tidak siap dengan perubahan. Di antaranya, liberalisasi perdagangan seperti impor garam, beras dan beberapa kebutuhan lain.

Padahal,  katanya, impor yang dilakukan bertujuan menstabilkan komoditas dan harga.  "Kebijakan ini menjadi sumir ketika petani lokal belum siap dengan persaingan kualitas barang produksi. Ini yang membuat pemerintahan era kabinet kerja terkesan minus," jelas Hempri.

Selain itu, perkembangan usaha online dan digitalisasi.  Menurutnya, jika SDM belum siap maka akan menimbulkan kesan minus pemerintahan kabinet kerja.

"Contohnya angkutan online, memang menguntungkan dari sisi konsumen dan pelaku usaha bahkan mampu mengurangi jumlah pengangguran. Namun, layanan ini membuat perusahaan swasta mendapatkan keuntungan yang berlipat," urainya.

Dia melihat,  komitmen Pemkab Sleman terhadap pertanian juga masih kurang.  Hal itu terjadi karena masih banyak terjadi konversi lahan pertanian. Angkanya bahkan menyentuh hampir 100 hektare pertahun.

"Saya kira kalau Perda atau Perbub memang ada beberapa yang terkait dengan ekonomi rakyat tapi pada aspek implementasinya masih jauh, " kata Hempri.

Seharusnya, lanjut dia, Pemkab melakukan inovasi-inovasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat.  "Pemda jangan sekadar memfasilitsi pemilik modal tapi juga harus berpihak pada ekonomi rakyat," pintanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News