PAD Gunungkidul Naik, Usulan Anggaran PIWK 2028 Jadi Rp21 Miliar
Pemkab Gunungkidul mengusulkan anggaran PIWK 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dari alokasi 2027 untuk 18 kapanewon.
Dewan pertanyaan keberlanjutan penataan pantai.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Rencana penataan kawasan pantai di pesisir Gunungkidul sudah diwacanakan sejak pertengahan 2016 lalu. Namun demikian, hingga sekarang upaya penataan masih sebatas wacana karena belum ada tanda-tanda mau direalisasikan.
Anggota DPRD Gunungkidul pun mempertanyakan keseriusan pemkab dalam mewujudkan rencana tersebut. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati mengungkapkan, wacana penataan pantai yang dimunculkan pemkab menjadi sebuah ironi. Ini lantaran, sejak dicuatkan pertama kali di 2016 lalu hingga sekarang belum ada realisasinya. “Sudah hampir dua tahun, tapi belum ada langkah yang nyata,” kata Ery kepada Harianjogja.com, Sabtu (13/1/2018).
Menurut dia, kalangan DPRD sudah berupaya dengan mendesak agar penataan bisa segera dilaksanakan. Hanya asaja, lanjut Ery, hal tersebut belum juga ditindaklanjuti dengan serius. “Kami sudah berulang kali mengingatkan, tapi nyatanya belum ada upaya yang nyata. Harapannya itu [penataan pantai] bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Ery mengatakan, penataan kawasan pantai merupakan hal yang harus dilakukan. Selain menyangkut masalah rencana tata ruang dan kawasan wilayah sempadan pantan, penataan juga bertujuan memperindah kawasan sehingga wilayah pantai lebih tertata dengan rapi. “Ujung-ujungnya untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik lagi,” imbuhnya.
Meski meminta agar penataan segera direalisasikan, dia mengakui pelaksanaan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik dengan masyarakat di pesisir. “Harus ada sosialisasi dan juga pendampingan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan saat kebijakan tersebut dijalankan,” katanya lagi.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto. Menurut dia, penataan pantai sudah direncanakan sejak lama. Namun hingga sekarang upaya tersebut belum terealisasi hingga sekarang.
“Belum ada langkah konkret untuk melakukan penataan tersebut. sebagai buktinya, hingga sekarang belum ada kebijakan yang mendukung dalam rencana penataan,” katanya.
Menurut dia, kebijakan ini harus diperjelas. Jangan sampai wacana penataan tersebut malah membuat masyarakat di kawasan pesisir menjadi resah dengan rencana tersebut. “Harus ada kepastian. Untuk itu, kami meminta keseriusan dalam rencana penataan kawasan, khususnya di sepanjang sempandan pantai,” ujar Politisi Gerindra itu.
Purwanto mengungkapkan, pihaknya pernah melakukan klarifikasi terhadap Dinas Pariwisata Gunungkidul terkait dengan wacana penataan sepanjang kawasan pantai. Namun dari klarfiikasi tersebut, lanjut dia, pelaksanaan belum bisa terlaksana karena terbatas masalah anggaran maupun sumber daya manusia. “Menurut saya ini bukan masalah karena sudah ada rencana jadi harus dilaksanakan. Namun saat penataan harus ada solusi sehingga tidak menimbulkan masalah dengan pedagang di pantai,” imbuhnya.
Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, untuk penataan kawasan pantai tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Pasalnya, kebijakan tersebut harus memiliki konsep yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. "Untuk penataan kami prioritaskan untuk kawasan Baron dan Krakal. Adapun progresnya, di Baron sedang disusun DED penataan, sedang di Krakal sudah ada pembebasan lahan yang digunakan sebagai lokasi dalam penataan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mengusulkan anggaran PIWK 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dari alokasi 2027 untuk 18 kapanewon.
FIFA menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter PSS vs Arema FC di Maguwoharjo. Erick Thohir membuka peluang sanksi pengurangan poin.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 23 November 2026 di Prambanan, lengkap dengan lokasi alternatif, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta lengkap per stasiun. Simak jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.
COP31 di Antalya berakhir tanpa konsensus. Uni Eropa menolak draf Pakta Antalya, sementara Guterres mendesak pendanaan iklim dan Rusia mengkritik kebijakan perd