Trotoar di Jogja Tidak Ramah Difabel

Jalur Disabilitas dipasang asal-asalan.

Harianjogja.com, JOGJA--Pemasangan guiding block bagi penyandang disabilitas alias difabel di trotoar dinilai asal-asalan.  Pasalnya, banyak guiding block yang mengarah ke tiang listrik atau ujung trotoar begitu saja tanpa ada panduan sebelumnya.

Permasalahan trotoar di Kota Jogja bukan hanya sebatas banyaknya halangan yang terpasang di atasnya. Masalah lainnya ialah guiding block atau jalur ramah disabilitas yang terpasang di trotoar juga banyak dihalangi baik halte bus, tiang listrik, pot bunga maupun fasilitas lainnya.

Anggota Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Reny Frahesti, menyatakan kondisi ini mengindikasikan jalur itu dipasang tanpa memperhatikan kondisi trotoar sebelumnya. Berdasarkan observasi kelompok ini, masih banyak sekali trotoar di seputar Kota Jogja yang kondisinya seperti itu, khususnya di perempatan.

"Bisa dibilang asal ada saja jalurnya tapi keamanannya tidak diperhatikan, seharusnya antar OPD [Organisasi Perangkat Daerah] bisa saling berkoordinasi," katanya Jumat (2/2/2018). Selain itu, jalur tersebut sebaiknya memang dipasang sedemikian rupa, entah itu berbelok atau sesuai dengan jalur yang aman, agar pejalan kaki dari warga disabilitas tidak  menabrak tiang atau bangunan di depannya.

Menurutnya, salah satu penempatan guiding block yang bisa dicontoh seperti yang terpasang di beberapa titik di Jakarta. Meski bentuknya tidak sepenuhnya lurus karena menghindari sejumlah penghalang, namun menujukkan sikap kompromi terhadap area lain di trotoar. Setidaknya dengan begitu maka penyandang disabilitas tetap bisa berjalan dengan aman daripada berhenti karena ada halangan dan kemudian bingung mencari jalur sambungannya.

Ketua Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Jogja Nurul Saadah Andriani, mengatakan permasalahan guiding block dengan banyak penghalang ini juga menjadi salah satu fokus perhatian dalam audit sosial yang telah digelar pihaknya pada akhir tahun lalu. Hal ini dikategorikan sebagai layanan publik yang tidak dapat diakses penyandang disabilitas secara mandiri.

"Selain banyak penghalang, juga tidak ada panduan untuk berhenti atau berbelok," katanya ditemui terpisah. Sebenarnya, regulasi terkait hal ini sebenarnya sudah diatur yang diikuti dengan komitmen pemerintah meski belum maksimal. Namun, tambah Nurul, permasalahannya kerap terjadi pada petugas dan proses pemasangan jalur disabilitas ini di lapangan sehingga hasilnya belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News