Program KMS di Jogja Bakal Ditinjau Ulang

Manfaat KMS kini sudah bisa dirasakan warga meski tak melalui program tersebut.

Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Kota Jogja tengah mengkaji ulang program jaminan sosial untuk warga miskin yang selama ini diakomodir dalam kartu menuju sejahtera (KMS). Sebab, manfaat KMS saat ini sudah bisa dinikmati warga walaupun tak memegang kartu tersebut.

KMS selama ini digunakan masyarakat miskin Kota Jogja untuk mengakses sekolah negeri, mendapatkan fasilitas layanan kesehatan gratis lewat jaminan kesehatan daerah, santunan kematian dan prioritas sasaran pengentasan kemiskinan lainnya.

"Untuk kesehatan sekarang sudah terkover dengan BPJS [jaminan kesehatan yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial], pendidikan sudah ada sistem zonasi. Jadi KMS tinggal pemenuhan sehari-harinya," kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, di Balai Kota Jogja, Selasa (6/2/2018).

Meski demikian, Heroe memastikan warga yang selama ini masuk dalam KMS tetap akan mendapat prioritas perhatian jika program KMS berganti nama. Ia menginginkan program pengentasan kemiskinan benar-benar fokus sampai warga yang dibantu bisa mandiri.

Warga penerima KMS saat ini masih terbagi tiga kategori, yakni fakir miskin, miskin, dan rentan miskin. Heroe berujar warga yang masuk kategori miskin dan rentan miskin masih bisa diberdayakan, kecuali fakir miskin yang perlu mendapat perhatian lebih, karena sebagian besar adalah warga lanjut usia. "Ini masih kami kaji apakah namanya tetap KMS atau berbeda, masih kami diskusikan bareng," ujar Heroe.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Jogja, Bejo Suwarno mengatakan kajian parameter kemiskinan dalam KMS kemungkinan baru bisa digunakan untuk tahun depan. Hasil kajian itu nantinya akan dipresentasikan dulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja untuk mendapat tanggapan.

Tahun ini, jmlah warga penerima KMS sudah ditetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa pemegang KMS.

Penurunan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya pemegang kartu meninggal dunia, pindah domisili ke luar Jogja serta data ganda. Ada juga warga miskin yang menolak untuk didata sebagai penerima KMS sebanyak 62 KK. Ke-62 KK terebut dianggap sudah mampu dan tidak perlu dibantu.

Data KMS tersebut masih menggunakan parameter lama, salah satunya yang masuk kategori dari sisi penghasilan adalah Rp300.000. "Semua parameternya akan dikaji ulang," kata Bejo.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Dwi Budi Utomo mengatakan data KMS jangan hanya fokus soal pendidikan dan kesehatan. Namun data itu harus menjadi acuan semua organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai sasaran program. Ia juga berharap data KMS bisa terintegrasi dengan data kemiskinan dari Pemerintah Pusat. Sehingga bantuan-bantuan dari program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News