Ganti Rugi Lahan Tak Kunjung Cair, 10 Warga Terdampak NYIA Terpaksa Ngontrak

Eks WTT kembali tagih ganti rugi lahan yang belum dibayarkan PT Angkasa Pura.

Harianjogja.com, KULONPROGO--Sebanyak 15 orang perwakilan eks Wahana Tri Tunggal (WTT) mendatangi Kantor Pusat Pelayanan Informasi (Help Desk) proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA), Senin (12/2/2018). Terhitung, hari ini adalah kali ketiga mereka kembali menyoroti perihal ganti rugi pembebasan lahan NYIA yang tak kunjung terbayarkan.

Salah seorang perwakilan Eks WTT, David Yunianto mengatakan warga yang rumahnya sudah dirobohkan dan terpaksa harus mengontrak di antaranya berasal dari Dusun Sidorejo dan Bapangan, Desa Glagah. Ia mengakui bahwa sebelumnya mereka melakukan penolakan terhadap proyek NYIA, namun penyelesaian masalah WTT bisa menjadi indikator keberhasilan penyelesaian masalah pembebasan lahan.

"Kalau saat ini masuk proses percepatan bandara, harapan kami juga sama. Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit, persiapan kedepan kami juga butuh buat rumah dan lain-lainnya," terangnya, Senin.

Warga yang lainnya, Andung Sumulyo menjelaskan hingga kini masih ada warga yang belum menerima ganti rugi, padahal rumah mereka sudah dirobohkan. Selain itu, eks WTT ini terpaksa harus mengontrak dan membayar biaya yang tidak sedikit. Sedikitnya ada sekitar 10 keluarga yang harus mengontrak karena rumahnya sudah dirobohkan. Beberapa di antara mereka bahkan sudah rela untuk pindah, sebelum PT AP I memberikan Surat Peringatan (SP). Eks WTT meminta PT AP I lebih peka dan besikap manusiawi dalam menerapkan regulasi. Selain itu, pembayaran ganti rugi bisa dilakukan secepatnya, termasuk untuk lahan yang diikutkan dalam program diskresi.

Ia juga menyesalkan adanya sejumlah aset warga yang sebetulnya sudah diikutkan dalam tahapan pembayaran langsung, ketika ditelusur justru masuk dalam daftar aset warga terdampak NYIA dalam tahapan konsinyasi. Padahal, warga tersebut sudah menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pembayaran langsung dan aset yang bersangkutan tidak dalam sengketa.

http://m.solopos.com/?p=892036">Baca juga : BANDARA KULONPROGO : Baru Diresmikan, Help Desk NYIA Digeruduk Empat Laporan

Supervisor Help Desk Proyek NYIA PT AP I Ariyadi Subagyo memaparkan, penyebab masalah yang dialami warga seperti disebut Andung tadi, diperkirakan karean pada saat dilakukan pengukuran tim penaksir [appraisal], jangka waktunya sudah habis atau di luar batas yang ditentukan undang-undang, maka dari itu diperlukan diskresi.

"Kami juga berharap diskresi ini bisa secepatnya," ucapnya.

Ia menambahkan Help Desk masih belum bisa memberikan solusi dalam waktu singkat, karena nominal ganti rugi aset untuk dicairkan dan diserahkan kepada warga terdampak yang mengikuti pengukuran ulang, masih belum bisa diketahui. Badan Pertanahan Nasional maupun Pemkab Kulonprogo belum bisa memberikan informasi nominal lebih jauh.

Kendati demikian, Help Desk tetap akan menampung semua masukan dan keluhan dari eks WTT ini. Help Desk juga setidaknya akan memberikan jawaban atas keluhan mereka maksimal dalam jangka waktu tiga hari. Ia meyakini akan tetap ada solusi bagi mereka. Sementara itu, terkait warga yang sementara waktu ini harus sewa atau mengontrak, menurut dia memang harus bersabar sampai uang ganti rugi diterimakan.

"Sebetulnya untuk nominal ganti rugi juga sudah mempertimbangkan risiko jika warga harus meninggalkan secara mendadak. Termasuk jika harus sewa dan kontrak, karena nilai ganti ruginya jauh diatas Nilai Jual Objek Pajak, bisa dibilang ganti untung," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News