Korupsi Tunjangan Dewan Dinilai Sarat Muatan Politis

02 Maret 2018 06:55 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Ia menilai penegakan hukum tidak adil

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Mantan Ketua DPRD Gunungkidul yang juga terpidana kasus korupsi tunjangan dewan tahun anggaran 2003-2004 Ratno Pintoyo menilai penyelesaian kasus tidak mengendepankan prinsip keadilan. Bahkan kasus ini dinilai sarat muatan politis.

“Jelas tidak adil, karena hingga saya keluar dari penjara masih ada terdakwa yang lain dalam posisi bebas,” kata Ratno kepada wartawan, Kamis (1/3/2018).

Menurut dia, selain masalah tebang pilih dalam penyelesaian, kasus ini juga sudah salah sejak awal penangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa audit dari BPKP tidak bisa dijadikan dasar untuk penangan kasus korupsi dikarenakan dasar yang digunakan harus mengacu pada audit BPK. Namun faktanya, kata Ratno, audit BPKP-lah yang dijadikan dasar dalam penindakan.

Dia menjelaskan, kejanggalan penanganan tidak hanya pada dasar audit kerugian, akan tetapi juga ada kesan tebang pilih kasus. Ini lantaran, seluruh anggota DPRD di periode itu juga memiliki fasilitas tunjangan anggaran, tetapi tidak semua tersangkut masalah hukum.

"Hanya kita [Gunungkidul] dan Jogja yang tersangkut. Tapi untuk di Jogja, kejaksaan sudah melakukan SP3 kasus ini pada 2017 lalu. Kalau tidak percaya, silakan cek ke sana [kejaksaan],” ujarnya.

Ratno menuturkan, dengan beberapa kejanggalan ini akan dijadikan dasar untuk menuntut keadilan. “Kalau seperti ini ada kesan ada kesewenang-wenangan. Salah satu contohnya, di Jogja bisa dihentikan, tapi di Gunungkidul kenapa tidak? Jadi kami akan terus melakukan gerakan untuk menuntut keadilan,” tutur anggota Dewan Pakar Partai Nasdem ini.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan terpidana lainnya, Isdanu Sismiyanto. Menurut dia, pihaknya akan terus melakukan gerakan menuntut keadilan, baik untuk mendesak tersangka lain agar segera diproses maupun mengenai proses hukum yang dinilai ada suatu kecacatan. “Tunggu saja, kami pasti akan terus mencari keadilan,” katanya.

Isdanu menilai, kasus yang mendera mantan anggota DPRD ini sangat kental dengan muatan politis. Hal yang mendasari tudingan tersebut tidak lepas dari kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan. Selain itu, saat kasus pertama mencuat ada salah satu tersangka yang menjadi kandidat calon kepala daerah.

“Saat itu, Pak Ratno masuk bursa calon kepala daerah. Jadi ini sangat politis, apalagi dalam penangan tidak semua anggota DPRD di Indonesia ikut terjerat,” katanya.

Ratno Pintoyo dan Isdanu Sismiyanto merupakan dua mantan anggota DPRD Gunungkidul yang keluar terakhir pada eksekusi pertama kasus korupsi tunjangan dewan. Keduanya keluar dari LP Wirogunan pada Rabu (28/2/2018) kemarin.