Murahnya Harga Sewa, Ratusan Warga Mengantre Tinggal di Rusunawa Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman tidak bisa melakukan pengembangan rusunawa baru di tahun ini karena terkendala lahan. Padahal, masih banyak warga Sleman yang masuk daftar tunggu di rusunawa.

Di Rusunawa Jongke, Sendangadi, Mlati daftar tunggu saat ini mencapai 50 keluarga. Berdasarkan data dari DPUPKP Sleman, pada 2016 terdapat sekitar 800 keluarga yang masuk daftar tunggu di semua unit rusunawa. Saat ini, ada sekitar 53 hunian kosong yang belum siap huni disediakan, dengan rincian hunian biasa 41, untuk difabel satu dan untuk komersil sembilan.

Kepala Unit Rusunawa Jongke Marjoko mengatakan walau tidak menentu, namun trennya terjadi peningkatan daftar tunggu di Rusunawa Jongke. Menurutnya, warga yang masuk daftar tunggu akan menunggu sampai ada yang keluar. "Yang keluar juga tidak tentu, kadang dalam satu bulan itu ada yang keluar kadang tidak," ujarnya pada Harianjogja.com, Kamis (26/4/2018).

Marjoko mengatakan penghuni rusunawa juga akan diusir jika dalam jangka waktu tiga bulan menunggak bayar sewa. Harga sewa berkisar Rp200.000 sampai Rp300.000 per bulan tergantung tingkat lantai.

Menurutnya, terkadang ada warga yang masuk daftar tunggu jika dilihat dari kebutuhannya sangat mendesak untuk membutuhkan hunian, namun karena masuk daftar tunggu, maka harus menunggu dengan rentang waktu yang tidak pasti. "Kadang kami kasihan ada orang yang memang benar-benar membutuhkan tapi masuk daftar tunggu, dia sudah berkeluarga, bawa anak istri, namun ada juga yang hanya iseng-iseng ingin tinggal disini," kata Marjoko.

Berdasarkan data dari UPT Rusunawa Sleman, sampai saat ini UPT Rusunawa Sleman menyediakan 1.032 hunian yang tersebar di empat rusunawa yaitu Rusunawa Jongke, Rusunawa Dabag, Rusunawa Mranggen, dan Rusunawa Gemawang. Sedangkan masih ada rusunawa yang tidak masuk pada pengelolaan UPT Rusunawa dan dikelola oleh pemerintah desa maupun universitas.

Kepala Seksi Perumahan Formal DPUPKP Muhammad Nurrochmawardi mengatakan untuk tahun ini tidak ada pengembangan penambahan rusunawa maupun penambahan lahan lagi meskipun jumlah daftar tunggu di rusunawa banyak. "Karena keterbatasan lahan, tahun ini kita tidak ada pengembangan di rusunawa, kalaupun ada lahan, tapi cukup mahal," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.