GKR Hemas : Pengentasan Kemiskinan di DIY Harus Selaras dengan Program Pusat

Harianjogja.com, JOGJA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DIY meminta agar pembangunan di DIY selaras dengan program Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, baik pemerintah kabupaten maupun kota harus menguatkan sinkronisasi program agar program dan capaian pembangunan terarah.

Anggota DPD RI GKR Hemas mengatakan penguatan rencana kerja pemerintah (RKP) dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2019 wajib dilakukan agar program-program pembangunan yang dicanangkan bisa terwujud. Jika itu dilakukan, maka persoalan yang dihadapi bisa segera diselesaikan.

"Masalah kemiskinan di DIY di angka 13 persen, misalnya, ini termasuk tertinggi se-Jawa dan melewati rata-rata nasional. Bagaimana program pengentasan kemiskinan di DIY bisa selaras dengan Pusat? Ini perlu diperkuat," katanya saat Kegiatan Bersama empat Anggota DPD RI asal DIY di Gedung DPD DIY, Jumat (11/5/2018).

Selain Hemas, dalam pertemuan itu dua Anggota DPD lainnya yang ikut hadir adalah Cholid Mahmud dan Hafidz Asrom. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh seluruh Bappeda se-DIY.Termasuk Pengamat Pemerintahan dari UMY Diyah Mutiarin.

Hemas mengatakan, tidak hanya program-program kemiskinan yang perlu segera dibenahi. Persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di DIY juga perlu dicarikan solusinya. Menurutnya, ketimpangan yang terjadi di DIY salah satunya dinilai dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di empat kabupaten dan satu kota. Masing-masinh PDRB nya berbeda. "Sleman dan Kota Jogja PDRB-nya tinggi. Berbeda dengan Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo," katanya.

Untuk meningkatkan PDRB sisi barat, selatan dan timur, maka proses pembangunan paling banyak dilakukan di wilayah tersebut. "Nah di sinilah pentingnya sinkronisasi program. Baik antara kabupaten, provinsi dan Pusat," ujar dia.

Sementara itu, Sekda DIY Gatot Saptadi mengakui dari 13% angka kemiskinan tersebut sebanyak 3% masuk kategori miskin absolut. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di DIY, sejumlah program pembangunan disiapkan.

"Target kami tahun depan tingkat kemiskinan bisa diturunkan lima persen," katanya.

Gatot mengatakan, Pemda DIY juga menyiapkan sejumlah program prioritas untuk menekan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Total ada 17 program prioritas pembangunan infrastruktur yang disiapkan dan senyampang dengan program pusat. "Program-program kerja yang kami siapkan tahun depan sudah searah dengan kebijakan Pusat," katanya.

Selain infrstruktur, sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga akan dilakukan pada 2019. "Termasuk program mengantispasi pembangunan bandara baru NYIA. Kami juga akan melibatkan peran swasta untuk mendukung aspek pembiayaan," katanya.

Pengamat Pemerintahan dari UMY Diyah Mutiarin mengingatkan agar tujuan menyejahterakan masyarakat berhasil maka sinkronisasi program dari bawah (daerah) hingga atas (Pusat) memang harus disinergikan. Tujuannya, agar proses pembangunan tidak berjalan timpang. "Integrasi program kerja antara pemerintah daerah dengan Pusat menjadi jawaban agar program yang dijalankan bisa selaras," katanya.

Integrasi program tersebut bertujuan agar tujuan pembangunan bisa terwujud. Seperti pemerataan pendapatan masyarakat, akses usaha dan lapangan kerja yang sama, juga bisa diberikan. "Kalau akses dan kualitas layanan publik bisa ditingkatkan bersama-sama, maka daya saing antardaerah juga bisa seimbang. Dengan begitu, ketimpangan yang terjadi bisa diatasi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News