Tidak Hanya Kesehatan Hewan Kurban, Kelayakan Kandang Juga Diperiksa
Bupati Sleman, Sri Purnomo (kanan), memantau stok hewan kurban di Pasar Hewan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Jumat (10/8 - 2018).Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan Harianjogja.com, JOGJA - Selama 10 hari ke depan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Jogja tidak hanya memeriksa kesehatan hewan kurban di sekitar 2000 titik penjualan. Standar kelayakan kandang Pedagang Kaki Lima (PKL) hewan kurban di trotoar juga akan disosialisasikan dan diperiksa.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja Sugeng Darmanto mengatakan sekitar 90 persen pedagang hewan kurban di Kota Jogja berasal dari luar kota. Mereka memilih untuk berdagang di trotoar yang belum jelas izin PKL nya.
BACA JUGA :
"Biasanya yang dari luar kota itu perilakunya yang agak-agak [bermasalah] . Terutama soal izin berdagang di trotoar dan kelayakan kandang," kata Sugeng kepada Harianjogja.com disela pemeriksaan hewan kurban di Jalan Pramuka, Jumat (9/10/2018).
Sugeng mengatakan soal izin berdagang bukan menjadi wewenang pihaknya. Namun pedagang luar kota yang ada di trotoar biasanya tidak memperhatikan standar kelayakan kandang. Hewan kurban tidak diberi kandang bambu dan tempat pakan terpisah. Sehingga hal tersebut menyebabkan pakan hewan kurban rawan tercampur kotoran.
"Biasanya pakan hanya mereka taruh di bawah, rawan kena kotoran dan tentunya rawan kesehatan hewan kurbannya. Makanya nanti akan kami sidak juga kandangnya," kata Sugeng.
Lebih jauh Sugeng mengatakan menurut UU Kesejahteraan Hewan Nomor 41 tahun 2014, pedagang hewan kurban harus menyediakan kandang yang layak karena hewan kurban diangkut dari tempat yang jauh. Hal tersebut harus dilakukan guna menghindari penyakit stres pada hewan kurban.
"Jadi kami berusaha jangan sampai masyarakat yang beli di pinggir jalan itu beli kambing atau sapi yang stres, itu akan berpengaruh juga ke kualitas dagingnya nanti," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan hari ini target pemeriksaan hewan kurban dilakukan di lima titik penjualan.
