Peningkatan Status Tanggap Darurat Kekeringan Gunungkidul Tunggu Ini Dahulu

Ilustrasi kekeringan - REUTERS/Jose Cabezas
20 Oktober 2018 09:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul masih melakukan kajian untuk menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Kepastian penetapan masih menunggu laporan resmi dari kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki mengatakan, pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi dengan pihak kecamatan. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui program penanganan kekeringan di masing-masing wilayah.

Menurut dia, hasil laporan ini sangat penting, salah satunya berkaitan wacana penetapan status tanggap darurat yang sedang dikaji BPBD. “Kami meminta pihak kecamatan melakukan pemetaan ulang terhadap daerah rawan kekeringan yang teraktual. Hasil ini nanti dijadikan dasar untuk penetapan status,” kata Edy kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).

Dia menjelaskan, dari hasil laporan awal diketahui sebanyak 15 kecamatan mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, sepuluh di antaranya sudah kehabisan dana droping.

“Kekeringan terparah terjadi di sepuluh kecamatan, khususnya yang berada di wilayah selatan. sedang tiga kecamatan yang tidak bebas kekeringan meliputi Karangmojo, Playen dan Wonosari,” ungkapnya.

Disinggung mengenai tanggap darurat, Edy megungkapkan hal tersebut sangat penting, khususnya untuk membantu kecamatan-kecamatan yang kehabisan anggaran. Meski demikian, penetapan tersebut tak serta merta dilakukan karena harus ada data pendukung.

“Ya kita tunggu dulu laporan terbaru dari kecamatan, setelah itu diserahkan ke bupati,” katanya.

Menurut dia, jika memang status tanggap darurat akan ditetapkan, rentang waktunya tidak akan lama. Hal ini mengacu pada prakiraan cuaca bahwa pada November mendatang hujan sudah mulai turun.

“Paling nanti rentang waktunya hanya tiga minggu dan waktu itu sudah cukup untuk mencakup kecamatan-kecamatan yang sudah kehabisan anggaran untuk penyaluran,” katanya.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Tanjungsari, Suwanto mengatakan, di tahun ini pihaknya mengalokasikan annggaran droping air sebanyak 125 tangki. Namun sejak awal Oktober ini, anggaran tersebut sudah habis disalurkan ke masyarakat di wilayah kekeringan di Tanjungsari.

Menurut dia, untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat, selain meminta bantuan dari BPBD juga melalui bantuan dari pihak ketiga. “Dana kita sudah habis dan rencananya akan mengajukan permohonan bantuan ke bupati,” katanya.

Suwanto menjelaskan, untuk di wilayah Tanjungsari, krissis air meimpa kepada 5.885 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 20.479 orang. “Memang di Tanjungsari sudah ada PDAM, tapi instalasinya belum masuk ke seluruh wilayah, khususnya yang ada di wilayah perbukitan,” ungkapnya.