Advertisement

Perjuangkan Nasib, Forum Honorer Bantul Kirim Satu Bus ke Jakarta

Ujang Hasanudin
Senin, 22 Oktober 2018 - 08:17 WIB
Kusnul Isti Qomah
Perjuangkan Nasib, Forum Honorer Bantul Kirim Satu Bus ke Jakarta Puluhan honorer K2 saat menyampaikan aspirasi di DPRD Bantul, Senin (17/9). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Advertisement

Harianjogja.com, BANTUL-Forum tenaga honorer Bantul akan ikut bagian dalam aksi besar-besaran di Jakarta pada 30 Oktober nanti. Rencananya honorer dari Bantul yang diberangkatkan sebanyak 50 orang dalam satu bus.

"Kami akan ikut karena bagaimanapun ini menjadi perjuangan nasib honorer yang sampai saat ini belum jelas," kata Bendahara Forum Honorer Bantul, Panggih Widodo, saat dihubungi Minggu (21/10/2018).

Advertisement

Panggih mengatakan honorer yang berangkat terdiri dari guru dan pekerja di lingkungan pendidikan di Bantul. Selama ini mereka sudah berjuang setiap tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun dalam seleksi CPNS tahun ini dibatasi oleh aturan maksimal usia 30 tahun.

Aturan tersebut yang tidak memungkinkan terpenuhi oleh guru honorer, terutama honorer K2 yang sudah puluhan tahun mengabdi. Panggih Widodo sendiri sudah bekerja di SD Negeri Sendangsari Pajangan sejak 1997 lalu.

Meski ikut bagian dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden nanti, Panggih menegaskan honorer di Bantul tidak akan melakukan aksi mogok massal seperti rencana di beberapa daerah. "Tidak ada aksi mogok, hanya ikut aksi aja di Jakarta satu bus paling sekitar 50 orang," kata dia.

Mereka akan berangkat pada 29 Oktober atau sehari sebelum aksi. Sementara honorer lainnya tetap bekerja seperti biasa. Yang tidak ikut aksi, kata Panggih, tetap mendukung dengan memberikan dana sukarela sebagai ongkos bagi yang ikut dalam aksi.

Panggih kembali menegaskan bahwa skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang ditawarkan Pemerintah Pusat, tidak bisa diterima karena sangat merugikan honorer K2 yang sudah bekerja sejak puluhan tahun.

Sementara skema P3K kan akan dihitung kembali sejak kontrak dibuat. Selain itu alasan penolakan skema P3K juga karena adanya perpanjangan kontrak setiap tahunnya sehingga tidak ada jaminan bagi honorer K2 diperpanjang setiap tahunnya.

"Jadi bagi kami P3K ini lemah dan tidak manusiawi, karena tidak menghargai pengabdian kami yang sudah puluhan tahun," ujar Panggih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Pilihan

Advertisement

alt

KPK Bidik Dugaan Penggelembungan Harga APD Covid-19

News
| Sabtu, 20 April 2024, 14:17 WIB

Advertisement

alt

Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia

Wisata
| Jum'at, 19 April 2024, 20:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement