Pilpres 2019, Politik Sumbang Hoaks Terbesar

Harianjogja.com, SLEMAN—Kabar bohong atau hoaks yang akhir-akhir ini sangat massif semakin meresahkan dan dinilai bisa menimbulkan kekerasan di masyarakat. Berdasar data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), masalah politik menjadi paling banyak menyumbang konten hoaks.

Aktivis Mafindo, Anita Wahid mengingatkan ada pelajaran yang dapat diambil dari Pilpres 2014 di mana hoaks sebagai senjata konflik dimunculkan dalam bentuk informasi dan atau kampanye hitam yang penuh permusuhan, dengan niat untuk mengelabuhi dan memperkecil kemungkinan lawan untuk menang.

“Dampak penggunaan hoaks dalam Pilpres 2014 yaitu kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu menurun. Kemudian kualitas pemilihan menurun, merusak rasionalitas pemilih,” ujar putri ketiga Gus Dur ini, saat menjadi pembicara acara Media dan Kekerasan di Era Post Truth, di Sekolah Pascasarjana UGM, Senin (29/10/2018).

Selain itu, hoaks menimbulkan konflik sosial, peningkatan eskalasi ujaran kebencian, provokasi, agitasi dan propaganda hingga doxing dan persekusi. Akibat paling fatal adalah disintegrasi nasional.

Dikatakan dia, hoaks tidak hanya disebarkan melalui jaringan online tetapi juga offline. Namun dengan kemajuan teknologi yang pesat, hoaks semakin sulit dilawan. Dicontohkan dia, berita hoaks disebarkan tetapi berita klarifikasi atau yang sebenarnya tidak semua dapat diterima oleh masyarakat yang terpapar berita hoaks.

Di era post truth ini menjadi tantangan tersendiri untuk melawan hoaks. Untuk melawan itu semua ia mengingatkan agar kembali kepada tujuan para pendiri bangsa. “Sebagai anak bangsa persenjatai diri, dengan imunisasi hoaks,” ujarnya.

Selain harus bisa mengecek semua sumber tidak hanya sumber kelompok sendiri. Mengingat politik menjadi sumber utama hoaks, ia mengingatkan untuk menanamkan dalam diri bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada pilpres, yaitu semangat persatuan kebangsaan.

Masuk di tahun politik ini perlu kerja bersama untuk menangkal hoaks. Para kandidat, parpol, dan tim kampanye harus membuka mata atas penggunaan hoaks dalam proses pemilu. Peran tokoh masyarakat dan agama penting untuk mengingatkan masyarakat. Selanjutnya organisasi, komunitas dapat menggiatkan edukasi literasi. Selain juga penegakan hukum yang tegas dan memberi efek jera. Anita juga mengingatkan pesan Gus Dur bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Pada kesempatan itu, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo memaparkan bagaimana pemerintah menghadapi fenomena media, kekerasan di era post truth.

Menurut Eko, dengan berkembangnya teknologi membawa dua hal yang positif dan negatif atau membahayakan demokrasi. Contohnya, hoaks yang sering digunakan dalam berpolitik. Menurut dia, akan lebih berbahaya lagi jika hoaks tersebut dimanfaatkan oleh teroris. “Pemerintah ada dua pendekatan untuk mengatasi itu [hoaks] yaitu hard approach dan soft approach,” ujarnya.

Soft approach adalah mengajak bersama-sama melawan hoaks dan menciptakan suatu konten positif. Hard approach menggunakan piranti hukum yang dapat menjerat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News