Medsos Saluran Utama Penebar Hoaks

Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Lukas S. Ispandriarno sedang menyampaikan materi dalam diskusi Antisipasi Hoax dalam Pemilu 2019 di Gedung Bonaventura UAJY bersama Bawaslu DIY dan Jaringan Demokrasi Indonesia DIY, Selasa (27/11/2018). - Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati
27 November 2018 20:10 WIB Bernadheta Dian Saraswati Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Berita bohong atau hoaks semakin marak terjadi terutama saat berlangsung tahun politik seperti sekarang ini. Penyebarannya banyak dilakukan di media social (medsos) karena dipandang praktis dan efisien.

Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Lukas S. Ispandriarno dalam diskusi Antisipasi Hoax dalam Pemilu 2019 di Gedung Bonaventura UAJY mengatakan daya literasi masyarakat yang lemah menyebabkan konsumsi pemberitaan dari media arus utama seperti televisi, radio, dan surat kabar sangat rendah. Masyarakat lebih memilih mengonsumsi informasi dari media sosial karena akses lebih mudah.

Data dari Polri menunjukkan selama September 2017 terdapat 3.500 hoaks. Sementara berdasarkan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), hoaks terbanyak adalah tentang politik dan disinformasi.
"Media sosial terutama Facebook, disusul Twitter, Whatsapp, dan Youtube dipakai untuk menyebarkan hoaks," kata Lukas dalam diskusi tersebut, Selasa (27/11/2018).

Lukas menilai seharusnya saat media sosial menjadi saluran utama penebar hoaks, media arus utama mampu menyajikan berita yang akurat. Sayangnya media arus utama juga ikut menyebarkan hoaks salah satunya dengan menyebarkan berita tanpa klarifikasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan kepentingan pemodal media yang membuat pemberitaan tidak berimbang dan condong ke salah satu partai atau pasangan calon.

Peredaran hoaks di media sosial begitu cepat. Jaringan Demokrasi DIY mengungkapkan pada 2017 jumlah netizen di Indonesia mencapai 143 juta dari populasi 262 juta jiwa. Jakarta juga menjadi kota terbesar ketiga yang penduduknya menggunakan Facebook yaitu sebanyak 111 juta jiwa.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan karena kondisi tersebut para paslon memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hoaks. Terlebih lagi, lebih dari 70% masyarakat Indonesia tidak menyukai kampanye dengan pengerahan masa maupun dengan pawai kendaraan. "Mereka lebih suka dengar kampanye lewat medsos," katanya.

Hoaks menyajikan informasi yang pendek, begitu juga dengan masa pemberitaannya. Namun dampak buruknya sangat besar karena mampu mengakibatkan keterbelahan masyarakat.

Pada tahun politik, hoaks sengaja diciptakan. Dari data yang ia miliki, dari Pilkada Jakarta lalu, ada tim buzzer yang beranggotakan 20 orang bayaran yang sengaja dibentuk untuk memosting hoaks. "Gaji mereka di atas UMR. Sampai Rp4 juta. Parahnya lagi kok hoaks yang muncul itu jadi rujukan media mainstream," katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu DIY Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Muh. Amir Nashiruddin mengatakan cara menangkal hoaks adalah dengan memfilter diri sendiri dengan berdaya pikir kritis. "Di cek dulu kebenarannya. Dan selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah apakah informasi itu bermanfaat atau tidak," katanya.

Ia mengakui hoaks yang bombastis telah berhasil menembus emosi seseorang tanpa dikaji di level kognisi terlebih dulu.