Benahi Rumah Tak Layak Huni, Pemkot Andalkan Swasta

Ilustrasi bedah rumah tak layak huni. - Harian Jogja
28 Desember 2018 14:20 WIB Ujang Hasanudin dan Abdul Hamid Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan melibatkan sejumlah pihak termasuk perusahaan swasta dalam menangani rumah tidak layak huni (RTLH). Saat ini jumlah RTLH di Jogja tersisa 1.842 unit yang penanganannya ditarget rampung dalam tempo tiga tahun ke depan.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan Pemkot Jogja berkomitmen untuk menangani RTLH dan sanitasi. Bahkan tahun depan pihaknya menargetkan sekitar 600 RTLH tertangani melalui APBD Kota Jogja.

Namun demikian, pihak swasta diakui dia juga banyak yang ingin berpartisipasi dalam menangani RTLH melalui dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsiility (CSR).

Heroe mengatakan keterlibatan swasta dalam menangani RTLH salah satu wujud dari program Gandeng Gendong. "Program Gandeng Gendong dalam rangka seluruh elemen yang kita gandeng bisa fokus pada peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan," kata Heroe saat seusai penyerahan bantuan sosial dari Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) karyawan BPB DIY di kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (27/12/2018).

Heroe mengatakan perbaikan RTLH selama ini dilakukan Pemkot Jogja, Pemda DIY dan Pusat secara bersama-sama. Oleh karena itu jika pihak swasta berencana ikut memperbaiki RTLH harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah agar pelaksanannya tidak tumpang tindih. “Dengan begitu, harapannya hasilnya bisa maksimal,” ucap Heroe.

Diakui Heroe, Gandeng Gendong hingga kini terus bergulir. Respons dari kalangan swasta dan komunitas masyarakat diklaim semakin meningkat. Itulah sebabnya Pemkot optimistis program tersebut mampu menekan angka kemiskinan di bawah 6,9%.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di kabupaten lainnya di DIY, angka kemiskinan di kota masih yang paling rendah. "Namun kami tetap berkomitmen agar setiap tahun angka kemiskinan bisa terus ditekan. Salah satunya melalui Gandeng Gendong," katanya.

Program yang digulirkan Pemkot sejak akhir tahun 2017 itu, kata Heroe, mampu menyinergikan program pemerintah, kampung, kampus, perusahaan, dan komunitas untuk menangani berbagai hal. Termasuk upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad mengatakan total bantuan BAZIS karyawan BPD DIY yang diterima Pemkot Jogja mencapai Rp210 juta. Dana terebut digunakan untuk memperbaiki 13 RTLH dengan besaran Rp15 juta tiap rumah dan perbaikan tiga jamban dengan nilai Rp5 juta per rumah.

Bantuan RTLH tersebut, kata dia, tersebar di 12 kelurahan yang sebagian besar adalah warga di bantaran sepanjang Sungai Winongo. Sebelumnya pada Juli dan September, BPD DIY juga sudah menyalurkan dana CSR ke Pemkot Jogja sebesar Rp470 juta untuk kelompok usaha masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

Edy mengatakan jumlah RTLH di Jogja sejak tiga tahun terakhir sudah banyak berkurang. Pada 2015 lalu RTLH tercatat sekitar 3.304 unit. Kemudian menjadi 2.145 unit pada 2018 ini. Jumlah tersebut kembali berkurang di penghujung tahun ini melalui bantuan CSR dan BAZIS BPD DIY sehingga sisa RTLH di Jogja tinggal 1.842 unit. "Sisanya kami sudah komitmen dengan DPRD dalam jangka tiga tahun harus sudah selesai. Jadi tiap tahun target sekitar 600 RTLH tertangani," ujar Edy.