Bupati Muara Enim Edison Siapkan Rp1,6 M untuk Suap Auditor BPK
Bupati Muara Enim Edison diduga terlibat suap audit BPK Rp1,6 miliar. KPK ungkap skema korupsi proyek pendidikan dan aliran dana.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Harlina. /Harian Jogja-Kiki Luqmanul (ST16).
Harianjogja.com, BANTUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul membutuhkan 3.040 pengawas pemilu yang akan bertugas mengawasi pemungutan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) baik saat prapencoblosan dan pascapencoblosan.
Proses perekrutan tersebut sudah dimulai sejak 4 Februari lalu hingga 10 Februari 2019. Pihak Bawaslu Kabupaten Bantul sendiri telah menyiapkan sembilan tahapan seleksi yang akan berakhir pada 25 Maret mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Harlina mengatakan sejauh ini proses perekrutan telah berjalan lancar dan belum menemui kendala. "Sejuah ini prosesnya masih baik-baik saja, kami belum menemui kendala. Kan sekarang masih proses pendaftaran. Untuk syaratnya sama seperti syarat mendaftar jadi anggota pengawas pemilu di Kecamatan maupun desa,” katanya ketika ditemui Harian Jogja pada Kamis (7/2).
Syarat tersebut diantaranya adalah maksimal berumur 25 tahun, mempunyai intregitas yang baik dan jujur, paling rendah pendidikan SMA, berdomisili di wilayah TPS terdekat, bebas dari narkoba, tidak terdaftar menjadi anggota politik partai tertentu atau paling tidak lima tahun setelah setelah keluar dari partai.
Selain itu harus mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan BUMN, BUMD, tidak terdaftar di organisasi masyarakat tertentu tidak pernah menjadi narapidana, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
Selain itu Harlina menambahkan pihaknya juga akan mempertimbangkan keseharian calon pengawas pemilu tersebut. “Sebelum tahap akhir pelantikan yang dilakukan secara nasional, kami akan terjun langsung ke lapangan untuk mempertimbangkan sikap keseharian calon di lingkungan sekitar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Muara Enim Edison diduga terlibat suap audit BPK Rp1,6 miliar. KPK ungkap skema korupsi proyek pendidikan dan aliran dana.
Pawai 1 Muharram di Jakarta Timur dongkrak sewa odong-odong dan omzet UMKM, diikuti 125 kendaraan hias.
LPS membekali 90 mahasiswa UGM untuk mengedukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat desa di Sumatra.
Ratusan SD di Gunungkidul kekurangan murid. Disdik beri dispensasi pendaftaran hingga jelang tahun ajaran baru 2026/2027.
AS dan Iran capai kesepakatan awal, Selat Hormuz dibuka kembali. Harga minyak diprediksi turun, negosiasi nuklir berlanjut.
Program MBG dihentikan sementara saat libur sekolah. BGN audit dapur dan siapkan skema baru yang lebih tepat sasaran.