BP Tapera Tebar Rp8,83 Triliun Buat Pejuang KPR, Ini Realisasinya
Selama Januari 2024-awal Mei 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp8,83 triliun.
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sudah membuat indikator-indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) di Kulonprogo. Dari indikator tersebut, empat poin mempunyai catatan tersendiri karena capaian di tahun lalu meleset dari target.
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Risdiyanto mengatakan tahun lalu DIY sudah menetapkan RAD SDGs yang akan diterapkan dari 2018 sampai 2022. Lalu, Pemkab embuat indikator-indikator yang juga sesuai dengan 17 tujuan dalam SDGs.
“Dari indikator yang dibuat, ada empat indikator yang capaiannya tidak memenuhi target," kata Risdiyanto kepada Harian Jogja, Jumat (8/2/2019). Indikator-indikator itu yakni angka kematian ibu (AKI), angka melek huruf, angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan.
Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Bappeda Kulonprogo Kurniati Dwi Astuti menuturkan empat indikator yang belum memenuhi target tersebut diupayakan agar bisa tercapai di tahun ini. Karena itu, butuh koordinasi antarinstansi daerah maupun di luar Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Selama Januari 2024-awal Mei 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp8,83 triliun.
Disdik Sleman hanya mengakui enam lomba nasional untuk Jalur Prestasi Khusus SPMB 2026 jenjang SMP.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.