Pencairan BKK Senilai Rp24,1 Miliar untuk 144 Desa di Gunungkidul Dilakukan Setelah APBD Perubahan

Harianjogja.com, WONOSARI – Pemkab Gunungkidul memastikan bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp24,1 miliar tetap akan dicairkan di tahun 2019 ini. Namun demikian, proses pencairan masih menunggu pembahasan APBD 2019.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengakui adanya desakan untuk mencairkan BKK di triwulan pertama 2019. Namun demikian, hal tersebut sulit direalisasikan karena plot anggaran yang dimiliki karena pelaksanaan bersamaan dengan program rutin milik OPD.

“Masalah ini sudah kami konsultasikan dengan provinsi dan disarankan agar pencairan dilakukan setelah pembahasan APBD Perubahan 2019,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Drajad menuturkan, pihaknya akan mengikuti saran dari provinsi. Terlebih lagi jika ngotot tetap dicairkan di triwulan pertama, maka sulit karena sesuai proyeksi pencairan akan menggunakan dana sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) di 2018.

Ia menjelaskan, jika menggunakan silpa 2018, maka tidak mungkin dicairkan di triwulan pertama karena syarat penggunaan harus melalui proses audit BPK. “Jelas tidak bisa [kalau di triwulan pertama] karena hasil audit belum turun sehingga kami tidak berani menggunakannya,” tutur mantan Sekretaris DPRD DIY ini.

Menurut Drajad, pencairan BKK paling pas dicairkan setelah pembahasan APBD 2019. Hal ini juga memastikan bahwa BKK tetap dicairkan di tahun ini. “Progam BKK akan kami masukan dalam KUA PPAS Perubahan dan nanti dibahas dalam pembahasan APBD Perubahan. Setelah pembahasan selesai, maka dana bisa dicairkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, untuk tahun ini pemkab mengalokasikan dana BKK sebesar Rp24,1 miliar. Rencananya dana ini akan diberikan ke 144 desa di Gunungkidul. Adapun penggunaan, dana akan dimanfaatkan untuk bantuan dusun serta kegiatan infrastruktur di desa.

“Rincian alokasi sudah ada dan nominal yang diberikan di setiap desa berbeda karena disesuaikan dengan pengajuan yang dilakukan,” kata Putro.

Kepala Desa Pacarejo, Semanu, Suhadi mengatakan, untuk BKK desanya di tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp855 juta. Rencananya anggaran ini digunakan beberapa kegiatan seperti bantuan ke dusun sebesar Rp7,5 juta, pembangunan jalan lingkungan hingga pembuatan jogging trek di kawasan Telaga Jonge. “Proses kegiatan yang didanai BKK kami masukan dalam program dalam APBDes 2019,” kata Suhadi.

Dia menambahkan, keberadaan dana BKK sangat membantu bagi desanya. Meski sudah ada dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa dari kabupaten, namun keberadaannya belum bisa menyasar ke seluruh dusun di Pacarejo. “Wilayah kami sangat luas karena ada 28 dusun. Jadi dengan adanya BKK bisa membantu dalam proses pemerataan pembangunan di desa,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.