Sertifikasi Wisata Halal di Jogja Akan Dimulai, Bakal Ada Panti Pijat Halal!

Pelancong menikmati suasana kawasan pedestrian Malioboro, Yogyakarta yang lengang seperti terlihat pada Senin (29/05/2017). - Harian Jogja/Desi Suryanto
05 Maret 2019 13:17 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Beroperasi bandara NYIA di Kulonprogo tahun ini juga menyedot perhatian negara-negara timur tengah. Dinas Pariwisata (Dispar) DIY pun menyiapkan atraksi untuk menyambut wisatawan asal timur tengah salah satunya menyiapkan wisata halal.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Rose Sutikno mengatakan beroperasi NYIA tahun ini juga menarik perhatian negara-negara di timur tengah. Persoalan muncul karena belum semua atraksi wisata di DIY mengantongi sertifikasi wisata halal.

"Mereka meminta agar di sini menyediakan direct flight dari timur tengah ke DIY dan sebaliknya. Otomatis persyaratannya wisata halal," katanya kepada Harianjogja.com, Senin (4/3/2019).

Untuk menyiapkan wisata halal yang sesuai kebutuhan wisatawan timur tengah, katanya, Dispar DIY akan membahas masalah tersebut dengan seluruh steak holder dan juga MUI. Pasalnya, sampai saat ini belum ada wisata yang memiliki sertifikasi halal. Misalnya panti pijat yang bagian dari usaha pariwisata yang mau tidak mau harus menuju wisata halal.

"Sudah ada yang wisata halal tapi yang punya sertifikasi halal belum ada. Sesegera mungkin kami akan koordinasi dengan semua pihak. Tahun ini kami mengusulkan perubahan itu. Kalau disetujui akan kami lakukan sertifikasi halal," katanya.

Saat ini, lanjutnya, hanya ada beberapa usaha pariwisata seperti hotel, restoran, kuliner dan beberapa usaha lainnya. Jumlahnya ada sekitar tujuh bidang usaha. Meskipun begitu, katanya, jumlahnya masih sedikit. "Seperti panti pijat halal. Itu bisa dilakukan. Misalnya, yang mijat perempuan yang melayani perempuan. Begitu juga yang laki-laki. Ada musola, tempat wudhu berbeda, toilet dipisah," katanya.

Menurutnya, tidak terlalu sulit menyediakan wisata halal. Bahkan sudah banyak yang menerapkan. Hanya saja, belum ada label halal. "Padahal wisatawan timur tengah membutuhkan label halal itu. Nah bagaimana menciptakan wisata halal ini sesegera mungkin untuk menangkap peluang dengan adanya NYIA," katanya.

Meskipun hingga kini belum ada Perda yang mengatur soal wisata halal,  kata Rose, meskipun prosesnya lama namun hal itu bisa saja dilakukan. Diakuinya, masih banyak masyarakat yang salah kaprah dengan pelabelan wisata halal. Seolah-olah semua harus memenuhi dan berdasarkan syariah. Padahal tidak harus begitu. Konsep wisata halal yang bisa diterapkan bisa berbentuk kawasan.

"Misalnya di Mlangi, Krapyak, Kotagede. Itu jelas. Kalau di Malioboro tidak mungkin, karena di Jogja budayanya plural. Hanya kawasan tertentu saja," katanya.

Sebelumnya, Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY Udhi Sudiyanto mengatakan wisman dari negara-negara Timur Tengah yang merupakan segmen utama pariwisata halal.

Adapun Jogja memiliki potensi besar untuk menggarap konsep pariwisata halal. Sebab ada banyak objek wisata religi seperti situs sejarah Islam yang bisa menarik kunjungan wisata, misalnya Masjid Agung Mataram di Kotagede. Jogja juga relatif dekat dengan wilayah lain di Jawa Tengah yang memiliki wisata religi seperti Kudus dan Demak. Sehingga bisa menjadi wilayah transit wisman Timur Tengah sebelum menuju objek wisata lainnya

"Mereka juga terkenal suka belanja sehingga punya potensi, banyak pusat souvenir lokal yang harganya terjangkau yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka," katanya.

Selain itu sudah ada banyak akomodasi, baik penginapan atau kuliner yang sudah memenuhi standar halal. Pengembangan konsep ini bisa digarap dengan cepat untuk menyambut kedatangan para wisman tahun depan. Namun Udhi mengaku masih ada kendala yang dihadapi para pelaku wisata untuk mengembangkan pariwisata halal, terutama masalah sertifikasi dan sosialisasi.

Meskipun sudah memenuhi standar halal, namun pengelola wisata hingga kini belum mendapatkan sertifikasi atas hal itu karena harus melalui tahapan yang ditentukan. Selain itu, sosialisasi kepada para pengelola wisata juga belum dilakukan. Sehingga banyak kekhawatiran yang timbul pada para pengelola wisata jika konsep ini bisa mengurangi jumlah kunjungan wisman Eropa yang sampai saat ini masih jadi yang terbesar di Jogja.