Advertisement
Kearifan Lokal Tak Boleh Menabrak Undang-Undang
Ilustrasi toleransi antar umat beragama. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menegaskan aturan yang berkedok sebagai local wisdom atau kearifan lokal harus selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan mengikuti undang-undang yang berlaku.
Kearifan lokal kerap digunakan untuk membungkus peraturan di tingkat komunitas meski peraturan itu bertabrakan dengan Konstitusi. Pola semacam ini yang paling baru terungkap di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Warga dusun membuat aturan yang melarang pendatang nonmuslim bermukim di sana. Akibatnya, Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik, yang mengontrak rumah di Karet tak bisa tinggal di dusun tersebut.
Advertisement
Salah satu tokoh masyarakat, Dalyanto, mengatakan peraturan di Dusun Karet itu merupakan bentuk kearifan lokal. “Di mana-mana kan ada kearifan lokal. Contohnya di Aceh,” kata Dalyanto saat ditemui Harian Jogja di rumahnya, Selasa (2/4/2019).
Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengaku sudah bertemu dengan Slamet Jumiarto. Menurut dia, aturan yang ditandatangani Kepala Dusun Karet dan Ketua Kelompok Kegiatan Masyarakat Karet tersebut tidak benar karena bertabrakan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
“Saya tegaskan, masyarakat Indonesia itu berhak untuk tinggal di mana saja. Itu intinya. Aturan itu tidak benar,” ujar dia.
Gatot mengatakan, aturan tersebut juga tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak pas diterapkan. Alasannya, sebuah kebijakan di tingkat desa harus dikeluarkan oleh pemerintah desa, bukan oleh kepala dusun. Dia mengakui aturan di tingkat dusun yang tidak selaras dengan aturan di atasnya bukan kali pertama terjadi di Bantul. Namun, kasusnya berbeda-beda. “Yang ini ada bukti aturannya. Kami sudah meminta Forkominda Bantul untuk menyelesaikan.”
Dia kembali menegaskan semua warga, apa pun keyakinan dan agamanya, tidak boleh dilarang untuk tinggal di mana saja.
“Kalau hanya untuk tinggal, tidak boleh dilarang. Tidak bisa hanya dengan alasan local wisdom, sebab itu bertentangan dengan UU dan Pancasila,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat Gembleng Kader 3 Pilar PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
77 Anak di Gunungkidul Berminat Masuk Sekolah Rakyat, Tahapan Seleksi Tinggal Tunggu Pengumuman
Jenazah Kolonel Antonius Hermawan Korban Ledakan Amunisi Dibawa ke Pakem Sleman Siang Ini
Pembangunan Tol Jogja-Solo Ruas Trihanggo-Junction Sleman Dipercepat
Advertisement
Jadwal, Rute dan Tarif DAMRI, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal, Rute dan Tarif Trans Jogja, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal Perpanjangan SIM di Sleman, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Selasa 13 Mei 2025
Lahan Pertanian Menyusut, Bantul Klaim Produktivitas Justru Naik
Advertisement
Gunakan APBD, Sejumlah SMP dan SD di Kulonprogo Direnovasi Tahun Ini
Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul, Selasa 13 Mei 2025
Petani Gunungkidul Mulai Panen Raya Kacang, Begini Hasilnya
Jadwal Perpanjangan SIM di Bantul, Selasa 13 Mei 2025
Libur Panjang Waisak Beri Berkah ke Destinasi dan Desa Wisata di Kulonprogo
Advertisement
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Selasa 13 Mei 2025, Awas Hujan Sedang!
Berita Pilihan
Advertisement
TNI Selidiki Masuknya Warga Sipil ke Lokasi Peledakan Amunisi TNI AD
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 5 Warga Sleman Gagal Berangkat Haji di 2025, Ini Penyebabnya
- Pungutan Liar oleh Petugas Rutan Kelas II A Jogja, Kepala Kanwil Ditjenpas DIY: Pelaku Ditindak Tegas
- Libur Panjang, Okupansi Hotel di Bantul Mencapai hingga 100 Persen
- Baciro Kini Jadi Kelurahan Hijau di Jogja karena Berhasil Mengelola Sampah dengan Baik
- Ratusan Remaja Diusulkan Dinsos Bantul untuk Masuk Sekolah Rakyat Setingkat SMA
Advertisement
Advertisement
