Pileg Lebih Rentan Politik uang

Harianjogja.com, JOGJA--Akademisi Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (DPP UGM) menilai semakin lokal tingkat pemimpin yang dipilih dalam pelaksanaan pemilu, semakin rentan terjadi politik uang.

Dosen DPP UGM Mada Sukmajati menyatakan pola tersebut sudah terlihat sejak 2014. Artinya, politik uang akan semakin masif pengaruhnya ketika memilih pemimpin (calon legislative) di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi ketimbang memilih pemimpin di tingkat nasional atau presiden.

Hasil riset yang dilakukan Pusat Studi Politik dan Pemerintahan DPP UGM di DIY mengungkapkan pembelian suara di jenjang kota berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000, sedangkan pembelian suara di tingkat kabupaten ada di kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000.

"Kandidat dengan dana terbatas hanya bisa vote buying satu kali. Kalau dananya banyak, bisa vote buying dua kali," kata dia, dalam rilis di Digilib Cafe Fisipol UGM, Senin (15/4/2019).

Mada menambahkan selain pembelian suara, masih ada hal lain yang perlu menjadi bahan refleksi, yaitu perdagangan suara. Namun hal ini belum menjadi perhatian bersama, meski terkait dengan kinerja lembaga penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, penting bagi Bawaslu untuk bisa meminimalkan bahkan menyelesaikan politik uang, karena kalau tidak akan menyebar cepat dan membuat pemilih makin toleran terhadap politik uang.

Temuan lain yang terlihat, politik uang erat terjadi pada pelaksanaan pileg. Sedangkan pada pilpres yang lebih jelas adalah problem politik identitas, ujaran kebencian dan hoaks.

Ia juga menyatakan ada yang tidak sinkron antara kognisi dan praktik yang ada dalam diri sejumlah responden. Ketika diberi pertanyaan mengenai politik uang, kognisi responden mengharamkannya, tetapi dalam praktiknya mereka menerima.

"Dari sisi usia juga merata, tua muda toleran politik uang. Temuan ini membuktikan belum tentu kelompok milenial antipolitik uang. Mereka sama rentannya," kata Mada.

Menurut Mada, dari hasil riset tadi dinyatakan yang membedakan adalah jenjang pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka responden semakin toleran dengan politik uang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, mereka menolak politik uang. Mada memperkirakan hal itu ada kaitannya dengan konsep kewarganegaraan.

"Misalnya tentang konsep harga diri hanya Rp100.000 atau Rp150.000 untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan. Topik ini juga erat kaitan dengan korupsi," ujarnya.

Komponen lain yang memengaruhi adalah pendapatan. Kemiskinan sangat rentan dengan korupsi dan pembelian suara. Namun hal ini diperkirakan lebih disebabkan minimnya konsep kewarganegaraan.

Mada mengaku melihat hasil survei Peta Demografis Potensi Politik Uang Pemilu 2019 Pemilih di Yogyakarta, DPP pesimistis dengan perubahan ke arah lebih baik. Namun ia berharap, setidaknya apa yang dilakukan selanjutnya oleh segenap pihak, bisa mengerem laju politik uang.

Untuk mencegah atau meminimalkan politik uang, ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan, terbagi antara solusi jangka pendek dan jangka panjang.
Solusi jangka panjang dilakukan lewat strategi budaya dalam proses pembelajaran sejak dini dengan materi antikorupsi. Materi kurikulum bisa disisipkan ke dalam materi antikorupsi dan KPK sudah punya draf materi ini.

Sementara itu, solusi jangka pendeknya, Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan pemilu. Namun diperlukan pula pengawasan partisipatif dari para pemilih. Bahkan sesama peserta bisa menjadi pemilih pengawas yang efisien untuk saling mengawasi.

"Pengawasan politik uang perlu sinergi bersama, tidak hanya tugas Bawaslu, tetapi juga kita bersama, PPATK juga," tuturnya.

Dosen DPP UGM lainnya, Wawan Mas'udi mengatakan politik uang mulai masif terjadi dua sampai tiga hari menjelang pemunguran suara. Kampus ingin terus mengawal agar kualitas pemilu terjaga.

"Mayarakat kita cukup peduli dan perhatian. Jangan sampai pemilu dipenuhi praktik semacam ini. Untuk itu kita perlu waspada, potensi politik uang itu ada," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News