Suara untuk Hemas Jauh Lebih Banyak Ketimbang Suara untuk Prabowo-Sandi

Gusti Kanjeng Ratu Hemas - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
14 Mei 2019 16:52 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mempertahankan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah berhasil memperoleh suara terbanyak. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Abdul Hamid Razak.

 Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengetuk palu di Gedung Jogja Expo Centre, Sabtu (11/5/2019) tanda berakhirnya proses rekapitulasi suara Pemilihan Umum 2019 untuk tingkat DIY. Rekapitulasi yang sedianya berakhir Rabu (8/5/2019), molor dua hari karena adanya masalah di Sleman.

Begitu rekapitulasi suara selesai, siapa saja wakil rakyat dan perolehan suara Pemilu Presiden 2019 langsung diketahui. Ada dua Srikandi  yang berhasil meraup suara terbanyak

GKR Hemas meraup 984.234 suara mengungguli jauh saingan-saingannya. Bahkan, suara yang diraih GKR Hemas melampaui suara dari pasangan capres 02, Prabowo-Sandiaga Uno di DIY yang memperoleh 742.481 suara.

Satu lagi perempuan yang mengumpulkan suara terbanyak adalah MY Esti Wijayanti. Politikus PDIP itu mendulang 176.306 suara untuk kursi DPR RI.

Meski usianya hampir menyentuh kepala tujuh, Hemas masih bisa tampil energetik. Bahkan beberapa kali saat masa kampanye Pemilu 2019, perempuan kelahiran Jakarta, 31 Oktober 1952 itu bisa tampil ala milenial.

Saat mengikuti Senam Rakyat di Alun-Alun Utara, Jumat (3/5/2019), Hemas mengenakan pakaian olahraga warna putih dan hitam. Hemas berbaur dengan kerumunan. Orang-orang juga tak sungkan untuk mengajak Hemas berswa foto. "Yang berhak memecat saya rakyat Jogja [dengan tidak memilih saat pemilu], bukan pimpinan DPD. Masyarakat Jogja berhak kalau memang saya dianggap malas," kata Hemas menjawab pertanyaan wartawan.

Raihan suara Hemas sejak Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 di atas satu juta suara. Namun, untuk Pemilu 2019 ini raihan dukungan untuknya sedikit menurun tetapi masih tidak bisa dilalui calon senator lainnya.

"Ya suara [Pemilu 2019] sedikit menurun tapi tidak signifikan. Ini karena banyak calon anggota DPD RI yang berasal dari partai sehingga suara konstituen terpecah ke kader partai," katanya.

Jika kembali dilantik sebagai anggota DPD-RI, permaisuri Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu akan berjuang untuk menata dan memperbaiki aturan di internal DPD. Itu menjadi prioritas utamanya. Baginya, banyak aturan yang dirusak oleh pimpinan DPD dengan kesewenangan. "Tatibnya yang akan diperbaiki, akan ditata kembali. Saya enggak mau jadi pimpinan, saya maunya jadi ketua," katanya.

Jika internal DPD sudah dibenahi, kata Hemas, masih banyak perjuangan yang akan dilakukan. Setidaknya, katanya, ada tiga program yang akan diupayakan untuk masyarakat Jogja. Selain memaksimalkan pembangunan ekonomi, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Ketiganya, kata Hemas, masih diupayakan mendapatkan dana dari pemerintah untuk setiap provinsi.

"Ada kartu sehat tapi belum bisa memenuhi hanya dengan itu. Perlu dilakukan terobosan kesehatan masyarakat agar lebih baik lagi," katanya.

Hemas tidak setuju dengan pandangan Jogja sebagai provinsi termiskin. Pandangan tersebut, bukan kemiskinan an sich tetapi justru upaya untuk membangkitkan kembali peran dan semangat agar masyarakat Jogja bisa lebih berperan dalam pembangunan ekonomi. Termasuk meningkatkan peran menyelesaikan masalah dan sistem pendidikan. "Jogja sebagai sumber, kota pendidikan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangun strategi pendidikan. Ini sudah saya bicarakan dengan menteri pendidikan," katanya.

Setelah masyarakat sehat, katanya, pemenuhan pendidikan yang baik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, pendidikan menjadi hal penting. Salah satunya sistem pendidikan yang perlu dibenahi . "Jangan sampai pendidikan masih dinilai mahal dan menutup akses anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang ideal. Sistem pendidikan juga jangan sampai anak-anak terjerumus dalam perdebatan soal agama," katanya.

Isu-isu Keistimewaan DIY juga akan terus dikawal oleh Hemas. Salah satunya kucuran dana keistimewaan (danais). Bagi Hemas, penggunaan danais harus bisa diadopsi oleh kabupaten agar manfaat program danais bisa dirasakan oleh masyarakat. "Kabupaten harus punya strategi dulu untuk mengadopsi danais," katanya.

Kalau Pemda DIY mengusulkan ada penambahan jumlah danais, DPD RI asal DIY akan mengawal sampai bisa memenuhi dengan kebutuhan yang diajukan. "Itu tugas kami untuk mengawal."