Sultan Jogja soal Aksi 22 Mei

Sultan HB X memberikan keterangan kepada wartawan setelah apel operasi lilin Progo 2018 di Mapolda DIY, Jumat (21/12/2018). - Harian Jogja/Yogi Anugrah
20 Mei 2019 18:27 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Rencana aksi people power yang akan dilakukan pada 22 Mei mendapat respon dari Raja Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan bahkan mempertanyakan urgensi aksi people power tersebut. "Rencana aksi [22 Mei] itu konteksnya apa? Saya juga enggak tahu persis [kepentingannya]," ujar Sultan, Senin (20/5/2019).

Menurut Sultan, kalau alasan aksi itu untuk memprotes kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, hal itu tidak bisa menjadi alasan kuat. Alasannya, setiap penyelenggaraaan Pemilu pasti ada kekurangannya. "Tidak ada Pemilu yang enggak ada masalahnya. Mesti ada kekurangannya, masak harus sempurna?," katanya.

Sultan menilai, penyelenggaraan pesta demokrasi serentak yang menggabungkan Pemilu presiden dan legislatif lalu, pasti memiliki persoalan. Jika ditemukan persoalannya, maka perbaikannya bisa ditempuh melalui jalur hukum. "Pasti (penyelenggaraan Pemilu) ada masalahnya, karena ada orang yang berbuat masalah, kan gitu. Ketentuan sudah jelas (menyelesaikan masalah) sesuai undang-undang," ujar Sultan.

Sultan menilai, mayoritas warga Indonesia bisa memahami dinamika yang terjadi menjelang penetapan hasil Pemilu 2019, secara cerdas dan matang. Dalam Pemilu, tugas rakyat menentukan presiden-wakil presiden dan juga wakil rakyat, bukan yang lain.

Disinggung soal ancaman potensi teror yang menunggangi aksi 22 Mei, Sultan mengaku masih percaya kinerja Polri dan TNI. Menurut Sultan, aparat keamanan diyakini mampu mengantisipasi potensi tersebut.

Terpisah, Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Dofiri mengatakan hingga Senin (20/5), Polda belum menerima adanya informasi elemen masyarakat yang bergerak dari Jogja ke Jakarta, untuk mengikuti aksi 22 Mei. "Assaat ini belum ada informasi pergerakan massa dari Jogja. Doakan saja rekapitulasi aman sampai pengumuman," ujarnya.

Polda, kata Dofiri menambahkan pengamanan di wilayah menjelang pengumuman KPU RI soal hasil pemilu. Terutama di KPU dan Bawaslu di DIY. "Pengamanan di KPU DIY dan kabupaten/kota sudah dilakukan sejak lama. Secara berjenjang," katanya.