Warga Penolak Dukuh Perempuan Bakal Dipanggil Pemkab Bantul
Spanduk penolakan kadus Yuli yang seorang perempuan di Bantul, Yogyakarta. - Suara.com/Rahmat Ali Harianjogja.com, JOGJA- Buntut kasus penolakan Dukuh Pandeyan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yuli Lestari, pemerintah daerah akan memanggil warga yang melakukan penolakan.
Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku prihatin dan menyesali adanya kasus penolakan Yuli sebagai Dukuh Pandeyan. Apalagi yang dipersoalkan hanya masalah jenis kelamin, bukan faktor mendasar. "Kami sesalkan bisa terjadi kasus penolakan seperti itu. Tidak boleh ada tindakan yang melampui konstitusi," ujarnya, di Kepatihan, Senin (20/5/2019).
Pemkab Bantul, katanya, akan menindaklanjuti kasus itu dengan memanggil para warga penolak dukuh perempuan itu duduk bersama dan memberi penjelasan. "Rencana kami panggil warga yang menolak Selasa (21/5/2019) besok. Tidak boleh ada yang melarang orang untuk menduduki jabatan publik karena faktor jenis kelamin. Itu melanggar koridor hukum," ujarnya.
Kabar tentang penolakan Dukuh Pandeyan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yuli Lestari hanya karena perempuan juga diketahui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut Sultan, warga yang menolak hanya segelintir orang.
Menurut Sultan, aksi penolakan pada dukuh terpilih itu hanya dilakukan segelintir oknum, bukan warga pada umumnya. "Ya (penolakan) itu kan oknum saja, sama dengan kejadian yang di (kecamatan) Banguntapan maupun Kotagede (sebelumnya), motif-motif sama lah," ujar Sultan.
Menurut Sultan, republik ini menjamin setiap warga negara berhak menjadi pemimpin termasuk kalangan perempuan. "Siapapun punya hak memimpin. Republik ini kan tidak membedakan orang. Perempuan maupun laki-laki. Apapun suku, agama kan nggak ada perbedaan, diperlakukan sama oleh negara," ujar Sultan.
