Soal Penataan Malioboro, Wawali Jogja: Jangan Ada Penolakan Dulu

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah berharap uji coba kawasan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor bisa berjalan lancar pada 18 Juni mendatang. Pemkot Jogja berharap tak lagi ada penolakan dalam bentuk apapun dan dari pihak mana pun.

Wakil Wali Jota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan rencana Malioboro bebas dari kendaraan bermotor tidak perlu ditolak. Apalagi rencana yang akan digelar pada 18 Juni mendatang masih dalam tahap uji coba.

Dari uji coba itu, katanya, Pemerintah akan mendapatkan input (masukan) untuk dijadikan dasar membuat kebijakan. "Dan hasil uji coba akan didiskusi bersama termasuk dengan para pelaku usaha di Malioboro. Jadi tidak perlu ditolak dulu," katanya kepada Harianjogja.com, Minggu (9/6/2019).

Menurut dia, uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan manajemen lalu lintas di sekitar Malioboro. Termasuk berapa lama prosesnya dan sebagainya.

Pemkot, kata dia, saat ini sudah menyiapkan konsep penataan Malioboro ke depan. "Memang perlu waktu, biaya dan dukungan semua pihak, untuk semakin menguatkan Malioboro sebagai destinasi utama di Jogja," katanya.

Sejumlah perencanaan sudah dirancang untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jogja. Salah satunya, dengan menyiapkan manajemen lalu lintas yang baru dan signifikan impak hasil positifnya. Selain itu, Pemkot juga membuat arus jalan in/out ke Jogja dengan menjadikan sejumlah ruas jalan menjadi satu arah.

Ke depan, Pemkot akan menyediakan manajemen dan pengaturan terminal-terminal transit oriented development (TOD) yang menyambungkan antarmoda transportasi, titik jemput antararmada online dan persoalan-persoalan sosial dan ekonominya.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Rahardjo. Menurutnya uji coba tersebut masih akan dievaluasi. Diakui Sigit, jika sosialisasi belum mendetail karena Dishub perlu evaluasi dan masukan setelah uji coba dilakukan.

"Lah belum uji coba kok sudah ditolak. Kalau sosialisasi kurang mendetail sehingga kami harus mengetahui masalah-masalah di lapangan seperti apa. Kalau ada yang menolak kami pahami, karena memang ini membutuhkan uji coba," kata dia.

Sebelumnya Ketua Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono mengatakan rencana Malioboro bebas kendaraan bermotor mereka tolak karena selama ini tidak pernah dilibatkan untuk membahas kebijakan yang diambil pemerintah. Padahal mereka (PPMAY) juga merasakan dampak dari kebijakan yang dilakukan.

"Kami tidak setuju dengan pembebasan kendaraan bermotor di Malioboro. Selain kami tidak pernah diajak rembuk, kami resah dengan kebijakan tersebut," katanya saat gelar jumpa pers di Hotel Pesona Malioboro, beberapa hari lalu.

Diakui dia, para pemilik toko susah bertahun-tahun tinggal di kawasan Malioboro. Mereka menempati ruangan di atas toko. Jika Pemerintah menerapkan Malioboro bebas kendaraan bermotor, otomatis akses mereka keluar dan masuk menjadi sangat terbatas.

"Kalau yang muda-muda masih kuat berjalan, kalau yang sepuh bagaimana? Saya juga bingung. Andong dan becak justru dibolehkan wira wiri. Ini mundur namanya era kemunduran," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News