Ketum PP Muhammadiyah: Ilmuwan Harus Dapat Memikirkan Kemajuan Bangsa

Haedar Nashir - Antara/Yudhi Mahatma
09 Juli 2019 23:57 WIB Laila Rochmatin Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Suasana perpolitikan Indonesia sempat mengalami pergolakan yang cukup hebat, hingga mengakibatkan beberapa konflik. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan para ilmuwan harus dapat memikirkan kemajuan bangsa bersama berbagai pihak. Hal itu disampaikan pada sarasehan Ikatan Sarjana Sosiologi (ISI) Wilayah Jogja bekerja sama dengan Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Kampus Terpadu UMY, Senin (8/7/2019).

Haedar mengharapkan para sosiolog bisa bekerja sama dan menawarkan hal baru yang berguna bagi Tanah Air. “Para pakar sosiologi perlu tampil untuk ikut menawarkan suatu perubahan demi bangsa ini. Dengan ilmu perspektifisme, seorang sosiolog mampu melihat beragam perspektif untuk menjelaskan berbagai isu-isu kebangsaan. Tujuannya agar orang tidak bersumbu pendek dalam melihat Indonesia. Silakan untuk melakukan pendekatan dengan berbagai cara,” kata Haedar.

Haedar menuturkan ada dua hal yang terjadi di Indonesia sehingga menjadikan bangsa ini dalam kondisi yang gaduh. Pertama adalah menguatnya politik identitas tiap kelompok dan kedua faham radikalisme menjadi semakin kuat. “Belakangan kita disuguhkan oleh isu yang semakin mengeras. Penguatan politik identitas, kemudian radikalisme juga menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat,” kata dia.

Haedar menmbahkan para sosiolog perlu mempelajari poin-poin dari positifisme dengan pendekatan interpretatif. Hal ini berguna untuk memberi pemahaman mengenai dasar perpolitikan di Indonesia. Selain itu, solusi pengenai permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik di masyarakat.

“Karena mungkin saya tidak tahu di ilmu politik kebanyakan pragmatisme Amerika yang kuat, bukan ala kontinental yang ada filosofisnya. Alhasil pendekatan ahli-ahli ilmu politik Indonesia itu menjadi sangat pragmatis dan keras. Terbukti amandemen UUD 45 itu produk pendekatan ilmu politik yang positifistik juga pragmatis sehingga kehilangan filsafat politiknya,” jelas Haedar.

Haedar berharap para ilmuwan yang bergerak di bidang sosiologi bisa terus melakukan pembahasan yang membangun. Supaya permasalahan serta konflik yang terjadi pada Pemilu 2019 tidak terjadi pada gelaran berikutnya.

Dikatakan dia, setelah Pemilu 2019 kemarin, masyarakat masih terjebak pada situasi yang menyebabkan daya kritis menjadi lemah dan muncul istilah sumbu pendek.

“Kalau seperti itu terus, Indonesia akan kehilangan peluang dalam melakukan lompatan untuk menjadi negara yang maju. Banyak orang menjadi berfikiran pendek, dan juga miopik, sehingga kita tidak lagi berada di ruang sosiologis yang leluasa untuk membicarakan Indonesia ke depan,” kata Haedar.