KPU Tetap Perbaiki Data meski Kulonprogo Tak Ikut Pilkada Serentak Tahun Depan

Ilustrasi - JIBI/Bisnis Indonesia/Rachman
09 Juli 2019 00:07 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo tetap memperbaiki daftar pemilih untuk keberlanjutan pemilihan umum (pemilu) yang akan datang meski pada 2020 tidak ikut menggelar pilkada serentak.

Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Kulonprogo Yayan Mulyana mengatakan KPU mendapatkan instruksi dari KPU RI dengan adanya Surat Edaran No.942 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. I

Instruksi itu berkaitan dengan perbaikan kembali daftar pemilih yang sudah disusun sebelumnya dalam gelaran pemilu 2019 untuk kemudian ditindaklanjuti pada pilkada serentak di 2020. “Daerah [KPU] akan menindaklanjuti instruksi itu. Kami [KPU] sudah mulai memasukkan beberapa data,” ujarnya, Senin (8/7).

Pada Selasa (9/7), KPU kabupaten serta kota berkoordinasi dengan KPU DIY menindaklanjuti surat edaran tersebut. KPU juga sudah mengambil data C7 alias daftar hadir dari gelaran Pemilu 2019 dan daftar pemilih khusus (DPK) yang ada di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Proses pengambilan data sekaligus penyortiran C7 dan DPK dilakukan dua hari, yaitu pada Jumat (5/7) dan Senin (8/7). Data C7 dan DPK diambil dari semua TPS yang menggelar pemilu pada April lalu di Kulonprogo. Total ada 1.258 TPS yang menggelar pemungutan suara di Kulonprogo.

Menurut Yayan, proses perbaikan data tersebut dilakukan untuk keberlanjutan pemilu ke depan yang akan dihadapi di Kulonprogo baik pilkada maupun Pemilu 2024.

Ketua KPU Kulonprogo Ibah Muthiah mengungkapkan setelah tugasnya dalam gelaran pemilu tahun ini selesai, ada berbagai tugas jangka panjang dari KPU yang akan dihadapi. Saat ini, KPU sedang mempersiapkan penetapan caleg terpilih sekaligus menghadapi gugatan yang dilayangkan caleg.

“Dalam jangka panjang ke depannya, kami juga tidak berhenti bekerja begitu saja. KPU akan siapkan pendidikan pemilih dan mengurusi apabila ada legislatif yang PAW [pergantian antarwaktu],” ujar Ibah.