Sultan Sebut Ada Faktor Budaya Berhemat yang Bikin Ketimpangan Ekonomi di DIY Tinggi

Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat membuka Simposium Internasional terkait Budaya Jawa dan Naskah Keraton di Royal Ambarukmo Hotel, Selasa (5/3/2019). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
17 Juli 2019 14:57 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Data Badan Pusat Statistik (BPS) soal Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) di DIY diminta tak hanya dinilai negatif. Data tersebut justru menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di DIY.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, data BPS tersebut hanya merepresentasikan kondisi kemiskinan dari faktor pengeluaran warga untuk konsumsi saja. Adapun data mengenai masalah pendidikan dan kesehatan, aset masing-masing warga tidak masuk dalam pendataan.

Sultan menjelaskan, ada kultur di tengah masyarakat yang selama ini tidak bisa diangkat secara utuh oleh BPS untuk menentukan kondisinya miskin atau tidak. Terutama di wilayah pedesaan di mana lanjut Sultan, masyarakat desa banyak yang menjalani hidup hemat memenuhi kebutuhannya.

Sultan menyontohkan ketika warga ngirit [berhemat] dengan menjalankan puasa, maka biaya makan yang dikeluarkan dalam satu bulan sekitar Rp430.000. Padahal pendapatannya di atas itu, maka secara otomatis warga tersebut masuk kategori (oleh BPS) miskin.

"Ketika (warga) ditanya makannya apa? Seadanya saja, asalkan kambing dan sapi saya sehat. Terus gimana itu? Ini problem yang kami temukan," ujar Sultan menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (16/7/2019).

Sultan berharap, tingginya rasio gini di DIY jangan hanya dimaknai secara negatif. Menurutnya, kondisi tersebut harus juga dilihat dari sisi positifnya. Rasio gini tetap dibutuhkan untuk mendeteksi pertumbuhan ekonomi. "Artinya ada pertumbuhan ekonomi di Jogja. Kalau ekonomi tidak tumbuh maka tidak akan ada persoalan rasio gini. Pemda upayakan agar bagaimana rasio gini ini ketimpangan tidak terlalu tinggi," kata Sultan.

Meski begitu, diakui Sultan, pertumbuhan yang meningkat tersebut menyebabkan peluang masyarakat untuk mengimbanginya berbeda-beda. Ada masyarakat yang mampu dan menikmati ada juga yang tidak mampu dan tidak mendapatkan porsi. Kondisi tersebut berdampak pada adanya ketimpangan wilayah di DIY.

Bagi Sultan, persoalan ketimpangan tersebut ada kaitannya dengan masalah aksesibilitas masyarakat. Pemda DIY pun terus mengupayakan bagaimana kapabilitas warga Jogja untuk mengakses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan.

Sebagai contoh, lanjut Sultan, keberadaan bandara YIA di Kulonprogo. Adanya bandara itu diharapkan mendongkrak perekonomian warga. "Makanya kami didik warga yang tak punya akses supaya bisa memiliki akses. Dengan cara meningkatkan kompetensinya. Agar penghasilannya dengan bekerja di sana juga meningkat,” ujarnya.

Sekedar informasi, BPS menyatakan sepanjang Maret 2019, provinsi DIY tercatat menjadi daerah dengan rasio gini tertinggi di Indonesia. Ketimpangan di DIY itu tercatat dengan angka mencapai 0,423 poin. Untuk mengatasi masalah itu, Pemda DIY fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak. Meliputi Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo.

"Yang saya tanyakan, ketika kami memperbaiki sarana wisata di Gunungkidul atau Kulonprogo agar kunjungan tinggi, apa iya PKL di sana akan meningkatkan pelayannya? Kalau tidak ya rasio gini akan tinggi. Jadi ini tidak mudah, butuh waktu yang lama," katanya.

Rendahnya pendapatan sebagian masyarakat di DIY, kata Sultan, juga dipicu tingkat pendidikan yang rendah. Meskipun berbagai program pembangunan dilakukan Pemda, warga dengan pendidikan yang rendah hanya bekerja di sektor informal dengan gaji yang rendah. Dia berharap, program wajib belajar 12 tahun dan tambahan kompetensi sesuai peluang dunia kerja bisa meningkatkan posisi tawar warga miskin.

"Saya kira problem rasio gini di situ. Ke depan saya berharap yang masuk sektor kerja tidak lagi lulusan pendidikan rendah, minimal SMA sehingga pendapatannya naik," harap Sultan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Bambang Wisnu Handoyo mengakui jika ada anomali data kemiskinan di DIY. Jika pendapatan warga rata-rata Rp1,2 juta namun pengeluaran konsumsi kurang dari Rp430.000 masuk kategori miskin. "Padahal pendapatan mereka bisa lebih dari itu," katanya.