Advertisement
Petambak Ilegal di Kulonprogo Tak Akan Diberi Bantuan Apa Pun
Tambak udang di Kecamatan Glagah, Kulonprogo. - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada pengusaha tambak udang yang beroperasi di luar kawasan peruntukan.
"Dampak tambak udang di kawasan ilegal tak dapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya termasuk tidak mendapatkan surat izin rekomendasi bahan bakar," kata Kepala DKP Kulonprogo, Sudarna, Minggu (4/8/2019).
Advertisement
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulonprogo, kawasan budi daya air payau berada di Desa Banaran, Kecamatan Galur dan Desa Jangkaran, Kecamatan Temon. Dengan aturan ini, maka jika ada aktivitas tambak udang yang berada di luar dua wilayah tersebut pemerintah lepas tangan terkait dengan pemberian bantuan dan segala fasilitas pengembangan budi daya.
Dia mengatakan keuntungan petambak yang beroperasi di kawasan peruntukan antara lain kemudahan mendapatkan surat izin rekomendasi memperoleh bahan bakar di SPBU dan sejumlah bantuan fasilitas dari pemerintah.
"Kami tengah mengusulkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah [IPAL] komunal dan saluran irigasi di lingkungan tambak yang masuk kawasan peruntukan. Kalau sudah masuk kawasan tersebut, tentu fasilitas seperti ini bisa didapatkan," ujarnya.
Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan DKP Kulonprogo, Leo Handaka, mengatakan sejauh ini masih ada tambak yang beroperasi di luar kawasan peruntukan yaitu di wilayah Kecamatan Panjatan. Bahkan saban tahun tambak udang yang beroperasi di wilayah itu terus bertambah. "Dulu jumlahnya sekitar 180 petak kini meningkat menjadi sekitar 290 petak ," ujarnya.
Dikatakan Leo, DLH terus berupaya untuk mencegah maraknya tambak udang di Panjatan. Sosialisasi nonformal beberapa kali dilakukan kepada para petambak. Namun upaya ini belum membuahkan hasil.
"Petambak sudah tahu kalau berada di kawasan yang tidak seharusnya, oleh karena itu mereka hampir tidak pernah meminta surat izin rekomendasi BBM karena pasti tidak kam berikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Lomba Dirikan Tenda Darurat Meriahkan HUT Ke-20 Tagana
Fatayat NU Kulonprogo Gelar Konferensi Cabang Ke-IX Tahun 2024
Alert! Stok Darah di DIY Menipis, PMI Dorong Instansi Gelar Donor Darah
Rakernas IMA Jadi Momentum Perluasan Pasar UMKM Sleman
Advertisement
Catat! Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Lokasi Wisata Wilayah Bantul
Berikut Stok Darah dan Jadwal Donor Darah Hari Ini
Tingkatkan Daya Saing, Pemkot Jogja Dorong Sertifikasi dan Legalitas Produk UMKM
Begini Target Penurunan Angka Stunting di Sleman pada Tahun Ini
Seorang Pengemudi Paruh Baya Ditemukan Meninggal di Tepi Ring Road Jombor
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Sabtu 20 April 2024: Normalisasi Tanjakan Clongop hingga Kuota CPNS
Hore! Gunungkidul Dapat Tambahan Pupuk Hingga 18.000 Ton
Polres Bantul Ingatkan Menerbangkan Balon Udara Membahayakan Penerbangan
Viral Balon Udara Tiba-tiba Mendarat di Runway Bandara YIA
Pemkab Sleman Sosialisasikan Program Kampung Hijau
Advertisement
Jadwal Buka Depo Sampah di Kota Jogja
Berita Pilihan
Advertisement
AS Disebut-sebut Bakal Memberikan Paket Senjata ke Israel Senilai Rp16 Triliun
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- KPU Kota Jogja Siap Merekrut PPK-PPS untuk Pilkada 2024, Cek Caranya
- Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Sabtu 20 April 2024
- Harus Koalisi, Golkar Jogja Akan Gelar Penjaringan dan Survei
- Dibanding Tahun Lalu, Jumlah Turis dan Belanja Wisatawan Kota Jogja Kali Ini Naik Selama Libur Lebaran
Advertisement
Advertisement
