Jumlah Pengangguran Lulusan SMK Menurun

Ilustrasi Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji saat melihat stan inovasi karya siswa SMK dengan memanfaatkan arang tempurung kelapa untuk mengurangi gas karbondioksida pada knalpot sepeda motor, Rabu (21/11/2018). - Harian Jogja/Sunartono
09 Agustus 2019 10:47 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Jumlah angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengalami penurunan pada 2019 dibanding 2018.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Sriyati mengungkapkan, dari hasil survey BPS pada 2018 angka pengangguran lulusan SMK sebanyak 24.260. "Hingga Februari 2019, jumlah itu menurun menjadi 15.882 lulusan. Tapi data yang kami miliki tidak bisa menampilkan nama dan alamat," ujarnya, Kamis (8/8/2019).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Didik Wardaya mengungkapkan, pendataan yang dipublikasikan oleh dinas, dilakukan berdasarkan warga yang mengambil kartu kuning. Sedangkan tidak semua lulusan SMK mencari kartu kuning, sebelum bekerja.

"Kemudian dinas tidak mendata anak yang bekerja seperti misalnya Tata Boga, bekerja di katering-katering dan beberapa sektor informal lainnya. Itu tidak terhitung," ungkapnya.

Kalau dihitung, lulusan SMK yang bekerja di sektor formal mencapai 30%-40%, sisanya bekerja di informal, baik itu bekerja maupun berwirausaha. "Kalau hanya melihat data dinas, mungkin yang mencari kartu kuning hanya sedikit. Seakan yang tidak mencari kartu kuning dianggap menganggur. Padahal terkadang ada pula yang cari kartu kuning tetapi tidak bekerja," katanya.

Kondisi itu pada akhirnya memunculkan kesimpulan, bahwa data yang dimiliki dinas terkait tak secara maksimal menggambarkan kondisi riil lulusan. Ditambah lagi data angkatan kerja lintas daerah yang tidak dimiliki secara terkini.

Ditanyai perihal kesesuaian kurikulum pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Didik menyatakan kurikulum masing-masing jurusan sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat, kecuali muatan lokal.

Hanya saja permasalahannya sekarang, jurusan yang dibuka oleh sekolah masih perlu dilihat kesesuaiannya dengan perkembangan zaman. Maka, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, salah satunya menentukan apakah ada jurusan tertentu yang sudah mengalami kejenuhan.

"Memang konsep SMK itu harus seperti itu. Kalau kesesuaian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, maka betul apa yang dikatakan mentri, kalau beberapa jurusan harus disesuaikan. Apakah dengan ditutup atau dibuat jurusan baru, seperti itu," ujarnya.

Ia menambahkan, sebetulnya saat ini sudah banyak jurusan yang pelaksanaannya mengikuti perkembangan revolusi industri. Misalnya jurusan desain grafis, atau otomotif. "Sebelumnya karburator sekarang injeksi sistem. Kan itu teknologinya berkembang, tapi tidak dengan melupakan yang lama," ucapnya.

Yang menjadi persoalan apabila SMK tidak menyesuaikan praktik di sekolah dengan perkembangan yang ada. Padahal ilmu pengetahuan harus beriringan dengan teknologi.