Tak Hanya Pembangunan Fisik, Program Kotaku Diharapkan Sentuh Budaya Sadar Lingkungan

Harianjogja.com, BANTUL-- Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang dimotori Badan Keswadayaan Masyatakat (BKM) di Bantul tidak hanya menyasar pada pembangunan fisik, namun juga menyentuh pada budaya sadar bersih lingkungan.

"Program Kotaku saya rasa masalah pembudayaan bersih lingkungan tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur," kata Halim, dalam acara Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Forum BKM Bantul di Aula Pemkab Bantul II Manding, Jumat (9/8/2019).

Halim mengatakan Pemkab sebenarnya juga memiliki fokus program pembangunan infrastruktur pedesaan yang menjadi fokus Kotaku. Program pembangunan pedesaan yang disasar Pemkab diutamakan kawasan yang menjadi basis kemiskinan terbanyak, di antaranya melalui program bantuan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

Tahun ini ada 910 unit rumah tidak layak huni yang dibangun dengan dana keroyokan dari APBD Bantul, APBD DIY, dan APBN. Tiap tahun pihaknya juga menganggarkan program padat karya.

"Tahun ini alokasi padat karya sekitar Rp40 miliar, belum termasuk dari bantuan keuangan khusis," kata Halim.

Bantuan keuangan khusus atau BKK merupakan usulan anggota Dewan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

Menurut Halim, penanganan lingkungan merupakan persoalan yang kompleks. Tidak bisa hanya ditangani Pemkab, namun butuh akselerasi semua pihak termasik peran BKM.

Halim berujar Bantul merupakan daerah hilir sungai mulai dari Sungai Oyo di timur Bantul sampai Sungai Progo di bagian barat Bantul. Jika tidak ada kesadaran tidak membuang sampah di sungai Bantul akan dijejali sampah.

Ia menilai sebagian masyarakat masih menganggap sungai sebagai tempat sampah terpanjang. Berdasarkan pengalamannya dalam penelusuran sungai bersama relawan, Halim mengaku masih banyak menemukan tumpukan sampah di sungai.

"Artinya apa kesadaran tidak membuang sampah di sungai belum terbangun. Kalau begini terus uang berapapun untuk penanganam enggak cukup," tukas Halim.

Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul, Putro Setyarto mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas para pengurur BKM agar BKM lebih mandiri. Ia mengatakan mulai tahun ini BKM tidak lagi mendapatkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu BKM yang sudah berbadan hukum didorong untuk berkalaborasi dengan berbagai pihak baik Pemkab maupun swasta dalam penanganan kawasan kumuh mulai dari bangunan perumahan, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, air bersih, sarana dan prasarana pengolahan sampah, serta proteksi bahaya kebakaran.

Kotaku saat ini merupakan kelanjutan dari PNPM Mandiri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kelanjutan dari program pendampingan penanggulangan kemiskinan pada era Presiden Megawati Sukarnoputri. Usia BKM sudah 19 tahun.

Putro juga menyindir selama lima tahun terakhir Pemkab kurang memperhatikan sepak terjang BKM dalam menangani kawasan kumuh. Padahal pekerja BKM merupakan relawan yang tidak digaji namun hasilnya dapat dilihat. "Hampir lima tahun BKM di Bantul tidak diuwongke [diperhatikan]," kata Putro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News