46 Persen Perpustakaan Kalurahan Bantul Mati Suri, Ini Arahan Bupati
Sebanyak 46 persen perpustakaan kalurahan di Bantul dinyatakan tidak aktif. Bupati Halim instruksikan lima langkah strategis penguatan literasi desa.
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 22.820 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bantul dinonaktifkan karena sudah tidak tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul per 4 Agustus 2019, peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari APBN di Bantul sebanyak 481.714 orang. Jumlah tersebut sudah dikurangi 22.820 orang pada 1 Agustus lalu.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinsos P3A Bantul, Anwar Nur Fahrudin mengatakan proses penonaktifpan kepesertaan BPJS langsung dilakukan dari Pusat. “Alasannya karena dianggap sudah tidak masuk dalam BDT kemiskinan,” kata dia kepada Harianjogja.com, Senin (12/8/2019).
Institusinya kini masih memverifikasi lapangan terkait dengan data yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Dari hasil verifikasi sementara data itu memang ada yang karena sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan data ganda, sehingga memang harus dihapuskan dari BDT, namun ada juga orangnya masih berdomisili di Bantul dan ikut dinonaktifkan.
Menurut dia, penonaktifan dari kepesertaan BPJS tersebut membuat gejolak di masyarakat. Bahkan sudah ada imbauan dari rumah sakit bahwa pesserta BPJS Kesehatan dari unsur PBI agar mengecek kembali keaktian kartunya melalui kantor BPJS terdekat.
Saat ni Dinsos P3A kepada semua kepala desa agar mengecek kembali data BDT karena yang tidak masuk dalam BDT akan dihapus dari kepesertaan semua bantuan. “Kami sudah minta ke desa-desa agar yang benar-benar tidak mampu [yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS] untuk diusulkan kembali dalam musyawarah desa,” ujar Anwar.
Kepala Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito menyatakan proses verifikasi data yang dinonaktifkan dari kepsesertaan BPJS perlu dilakukan untuk memilah mana yang masih layak menerima bantuan dan yang sudah tidak layak. “Kalau masih layak akan diusulkan kembali,” kata Didik.
Sekadar diketahui BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta yang membawahi Bantul, Jogja, dan Gunungkidul mencatat jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Bantul per November 2018 sudah mencapai 884.024 jiwa. Capaian tersebut 95,35 persen dari total jumlah penduduk 927.181 jiwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 46 persen perpustakaan kalurahan di Bantul dinyatakan tidak aktif. Bupati Halim instruksikan lima langkah strategis penguatan literasi desa.
Bulog Banyumas mempercepat penyaluran bantuan pangan bagi 918.544 penerima di Banyumas Raya dan menargetkan distribusi selesai pada Juni 2026.
Polresta Jogja dan Dishub menertibkan parkir liar serta menegur 48 pelanggar lalu lintas saat patroli long weekend di kawasan Malioboro dan jalur protokol.
Ancaman PHK buruh manufaktur diperkirakan meningkat pada kuartal II/2026. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi.
Pemkot Pekalongan mulai menguji coba pembayaran parkir menggunakan QRIS di kawasan Alun-Alun dan Lapangan Mataram sebelum diterapkan penuh 1 Juni 2026.
Danantara Indonesia menyeleksi SDM secara ketat untuk mengisi posisi strategis di DSI menjelang implementasi kebijakan ekspor satu pintu.