Rekrutmen Pegawai Didominasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menunggu pengumuman dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan rekrutmen pegawai di tahun ini. Namun bisa dipastikan rekrutmen pegawai didominasi oleh Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Bidang Pengembangan Formasi dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Reni Linawaty, mengatakan jajarannya mengajukan tambahan pegawai sebanyak 300 formasi. Meski demikian hingga saat ini kuota resmi formasi dari Pemerintah Pusat belum turun. “Kami masih menunggu pengumuman dari pusat berapa kuota yang diberikan,” kata Reni kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, formasi yang diajukan ke Pemerintah Pusat tidak hanya untuk rekrutmen CPNS. Jumlah tersebut termasuk rekrutmen tenaga PPPK. Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, rekrutmen tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, yakni dalam sekali perekrutan ada dua kategori pegawai yang diterima. “Jadi rekrutmen CPNS dan PPPK dilakukan bersamaan,” katanya.

Reni menjelaskan, untuk porsi perekrutan tenaga PPPK memiliki jumlah terbanyak karena mencapai 70%, sedangkan sisanya sebanyak 30% diberikan untuk rekrutmen CPNS. “Yang paling banyak untuk tenaga PPPK,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala BKPP Gunungkidul, Sigit Purwanto. Menurut dia, kuota terbanyak perekrutan di tahun ini ditujukan untuk formasi PPPK. “Aturannya seperti itu jadi di dalam penyusunan formasi tenaga PPPK yang paling banyak,” katanya.

Disinggung mengenai formasi yang diajukan, Sigit mengakui tidak bisa melenceng dari instruksi Pemerintah Pusat. Pasalnya, di dalam pengajuan formasi dalam rekrutmen tidak boleh melebihi dari rata-rata pensiun pegawai di setiap tahunnya. “Setelah dikaji maka yang kami ajukan ke Pusat sebanyak 300 formasi di tahun ini. Untuk formasi masih didominasi tenaga pendidik dan kesehatan,” katanya.

Sigit berharap kepada masyarakat untuk bersabar. “Kalau sudah ada kepastian dari pusat segera kami umumkan secara terbuka. Yang jelas masyarakat harus berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan dengan modus rekrutmen CPNS,” katanya.