Terkait Regulasi Diskriminatif, PSP UGM Akan Mengkaji Legislasi
ilustrasi Perda Harianjogja.com, SLEMAN--Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Agus Wahyudi menjelaskan, masyarakat harus berhati-hati, terhadap adanya informasi mengenai adanya regulasi yang diduga potensial intoleransi dan diskriminasi.
"Dalam banyak hal, kita harus hati-hati antara rumor atau kondisi sesungguhnya. Misalnya ada kabar bahwa orang Papua di Jogja itu dibatasi, itu tidak benar. Pak Sultan [Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X] katakan itu tidak ada. Orang Jogja terbuka, merangkul semua kalangan," kata dia, Rabu (14/8/2019).
Jogja sangat terbuka dari segi masyarakat menerima keragaman perbedaan. "Data faktual perlu kita cek lagi, beberapa perlu kita lihat, yang kita tahu persis, gerakan penyebaran kebencian itu menular. Maka kami ingin edukasi masyarakat ganti kebencian dengan cinta, keadilan dan hal-hal baik lainnya," ujarnya.
Ia menambahkan, PSP dalam waktu dekat juga akan ada program pemeriksaan legislasi. Dalam program itu, nantinya seluruh Perda dan peraturan DPR dan berbagai peraturan pemerintah akan dikaji sesuai tidaknya dengan Pancasila. Kajian dilakukan bersama ahli ilmu hukum dan bidang ilmu lainnya.
"Namun kami berdiri sebagai akademisi, tidak untuk menggantikan peran lembaga yang sudah ada. Hal itu juga jadi kesempatan bagi masyarakat untuk speak up, bila ada aturan yang tak sesuai dengan nilai kehidupan bernegara, mendehumanisasi sesama warga negara dan perlu ditinjau ulang," tuturnya.
