PBB Gunungkidul Tembus Rp17,8 Miliar, Jatuh Tempo 30 September
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
DPRD Gunungkidul/Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Alat kelengkapan dan pimpinan DPRD Gunungkidul hingga saat ini belum terbentuk. Namun, anggota Dewan periode anyar ini telah membentuk fraksi.
Jumlah fraksi yang terbentuk sama dengan periode 2014-2019, yakni tujuh. Ketujuh fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Golkar, PKB, PKS dan Gerindra. Fraksi Gerindra mendapatkan tambahan karena anggota dari Demokrat ikut bergabung di dalamnya.
Ketua Sementara DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan pembentukan fraksi sudah tidak ada masalah karena sudah ditetapkan melalui rapat paripurna istimewa. Menurut dia, jumlah fraksi disesuaikan dengan anggota Dewan dari partai politik. “Yang dapat kursi ada delapan partai, tapi untuk Demokrat tidak bisa membuat fraksi karena wakil yang dimiliki tidak mencukupi syarat minimal sehingga harus bergabung dengan fraksi lain,” kata Endah, Senin (26/8).
Menurut dia, pembentukan fraksi merupakan langkah awal dari kinerja Dewan baru. Langkah selanjutnya adalah membentuk pimpinan definitif dan alat kelengkapan (alkap). Endah menuturkan pengisian dua instrumen ini membutuhkan waktu karena saling berkaitan. “Untuk pembentukan alkap, pimpinan definitif harus terbentuk terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sementara, pimpinan definitif masih harus menunggu rekomendasi dari DPP masing-masing partai. Pasalnya, dari empat pimpinan, ada tiga partai yang masih menunggu rekomendasi dari partai. “Setelah ada rekomendasi, segera diproses pengisian pimpinan definitif. Setelah itu, baru membahas alkap,” katanya.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat Eko Rustanto mengatakan wakil dari Demokrat harus bergabung dengan Gerindra untuk membentuk fraksi di DPRD. “Yang dibutuhkan untuk membentuk fraksi adalah empat anggota, tapi kami [demokrat] hanya ada tiga wakil sehingga bergabung dengan Gerindra,” katanya.
Menurut Eko, pembentukan alkap tidak akan serumit dan sealot di 2014. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi kubu yang saling berseberangan seperti yang terjadi lima tahun lalu. “Sekarang lebih cair dan pembentukan alkap akan menggunakan proposional terbuka yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya. (David Kurniawan)
Fraksi DPRD Gunungkidul
Nama (Ketua)
PDI Perjuangan (Demas Kursiswanto)
Nasdem (Muhammad Ishom)
PAN (Anwarudin)
Golkar (Heri Nugroho)
Gerindra (Sumaryanta)
PKB (Suhartini)
PKS (Arif Wibawa)
Sumber: Wawancara (dak)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
BNN menggagalkan penyelundupan 2,6 ton sabu cair dari MV Ocean Porter yang diperkirakan berpotensi berdampak pada 14,1 juta jiwa.
Dua gajah sumatera Deo dan Sinta tiba di Tabang Zoo setelah menempuh perjalanan lima hari dari Gembira Loka Zoo Jogja.
Kokap Kulonprogo mengandalkan potensi lokal, Kopi Roro, Waduk Sermo, dan padat karya untuk membuka peluang ekonomi masyarakat.
Impor tanaman hias Indonesia mencapai Rp18 triliun pada 2025. ASA Indonesia mendorong petani lokal meningkatkan produksi aglaonema.
KAI menghadapi persoalan pembebasan lahan dalam pembangunan jalur kereta baru di Sumatra, Kalimantan, dan Bali.