Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
DPRD Gunungkidul/Istimewa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Alat kelengkapan dan pimpinan DPRD Gunungkidul hingga saat ini belum terbentuk. Namun, anggota Dewan periode anyar ini telah membentuk fraksi.
Jumlah fraksi yang terbentuk sama dengan periode 2014-2019, yakni tujuh. Ketujuh fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Golkar, PKB, PKS dan Gerindra. Fraksi Gerindra mendapatkan tambahan karena anggota dari Demokrat ikut bergabung di dalamnya.
Ketua Sementara DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan pembentukan fraksi sudah tidak ada masalah karena sudah ditetapkan melalui rapat paripurna istimewa. Menurut dia, jumlah fraksi disesuaikan dengan anggota Dewan dari partai politik. “Yang dapat kursi ada delapan partai, tapi untuk Demokrat tidak bisa membuat fraksi karena wakil yang dimiliki tidak mencukupi syarat minimal sehingga harus bergabung dengan fraksi lain,” kata Endah, Senin (26/8).
Menurut dia, pembentukan fraksi merupakan langkah awal dari kinerja Dewan baru. Langkah selanjutnya adalah membentuk pimpinan definitif dan alat kelengkapan (alkap). Endah menuturkan pengisian dua instrumen ini membutuhkan waktu karena saling berkaitan. “Untuk pembentukan alkap, pimpinan definitif harus terbentuk terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sementara, pimpinan definitif masih harus menunggu rekomendasi dari DPP masing-masing partai. Pasalnya, dari empat pimpinan, ada tiga partai yang masih menunggu rekomendasi dari partai. “Setelah ada rekomendasi, segera diproses pengisian pimpinan definitif. Setelah itu, baru membahas alkap,” katanya.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat Eko Rustanto mengatakan wakil dari Demokrat harus bergabung dengan Gerindra untuk membentuk fraksi di DPRD. “Yang dibutuhkan untuk membentuk fraksi adalah empat anggota, tapi kami [demokrat] hanya ada tiga wakil sehingga bergabung dengan Gerindra,” katanya.
Menurut Eko, pembentukan alkap tidak akan serumit dan sealot di 2014. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi kubu yang saling berseberangan seperti yang terjadi lima tahun lalu. “Sekarang lebih cair dan pembentukan alkap akan menggunakan proposional terbuka yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya. (David Kurniawan)
Fraksi DPRD Gunungkidul
Nama (Ketua)
PDI Perjuangan (Demas Kursiswanto)
Nasdem (Muhammad Ishom)
PAN (Anwarudin)
Golkar (Heri Nugroho)
Gerindra (Sumaryanta)
PKB (Suhartini)
PKS (Arif Wibawa)
Sumber: Wawancara (dak)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.